Kastara.ID, Jakarta — Desakan dari berbagai elemen masyarakat agar penyebab meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu baik yang berasal dari KPU (KPPS), Bawaslu (pengawas), dan personel kepolisian diungkap melalui pembentukan tim pencari fakta, semakin menguat.
Setelah berbagai komunitas dokter mendesak agar dilakukan autopsi jasad para petugas pemilu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga bakal menyelidiki fakta-fakta penyebab ratusan petugas pemilu yang meninggal. Pengungkapan banyaknya petugas pemilu yang meninggal menjadi sangat penting agar bangsa ini ke depan mampu menggelar pemilu yang lebih bermartabat.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mengungkapkan, bahwa negara tidak mempunyai pilihan lain selain membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkapkan penyebab banyaknya petugas pemilu yang meninggal. Selain agar isu ini tidak menjadi ‘bola liar’, pengusutan tuntas sebab meninggalnya petugas pemilu harus dilandasi rasa kemanusian dan hasilnya harus menjadi referensi para pembuat kebijakan agar menjadikan analisis beban kerja petugas pemilu sebagai referensi utama dalam menyusun aturan dan manajemen pemilu ke depan.
“Peristiwa ini kan musibah besar bagi bangsa ini, jadi jangan diseret ke ranah politik. Mari kita bicarakan peristiwa ini dalam bingkai kemanusiaan dan sebagai itikad baik agar peristiwa serupa tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya. Bagaimana kita mau menjamin Pemilu 2024 musibah seperti tidak terjadi, kalau kita tidak membongkar apa sebenarnya yang menyebabkan 500 orang lebih petugas pemilu meninggal. Saya minta Pemerintah lebih responsif,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (10/5).
Menurut Fahira, jika peristiwa meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu diendapkan saja, tanpa diungkap sebabnya secara ilmiah dari berbagai sisi misalnya dari sisi kesehatan, dari sisi manajemen pemilu atau sisi lainnya, justru akan melahirkan banyak dampak buruk bagi bangsa ini. Selain akan terus menjadi isu liar, penyelenggaraan pemilu ke depan dipastikan akan terus dibayangi peristiwa memilukan ini.
“Jangan sampai Pemilu 2024, orang pada enggan menjadi KPPS atau petugas pemilu karena takut. Kalau ini terjadi, bisa kacau masa depan demokrasi kita. Jangan juga niat untuk mengungkap musibah ini dipandang secara politis apalagi dianggap sebagai upaya mendelegitimasi hasil pemilu. Pengungkapan meninggalnya petugas pemilu adalah untuk kepentingan bangsa ini yang lebih besar lagi yaitu menyelamatkan demokrasi kita lewat gelaran pemilu yang lebih baik dan bermartabat,” pungkas Senator Jakarta ini. (dwi)