Kastara.id, Jakarta – Semua fraksi partai politik DPR-RI sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban APBN 2016 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (11/7).
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera menyampaikan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut bukti pemerintah telah menjalankan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Program-progam yang telah dilaksanakan oleh pemerintah terbukti berdampak positif bagi kemakmuran masyarakat. “Melihat alokasi anggaran yang besar pada tahun 2016 harus benar-benar bermanfaat kemakmuran rakyat,” kata Andreas di Gedung DPR RI, Jakarta.
Andreas memberikan catatan, pengelolaan anggaran di atas harus dilakukan secara berkeadilan, pengumpulan pajak dapat berdasarkan mata pencaharian, dan masih ditemukan pengelolaan BBM yang menguras keuangan negara. “Saldo Rp 113 triliun upaya untuk menutup defisit agar tak menjadi beban keuangan di masa mendatang,” ujarnya. (npm)