KKP Sampaikan Komitmen pada Peluncuran Laporan OECD

Kastara.ID, Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono menjadi panelis pada peluncuran secara virtual laporan ‘Sustainable Ocean for All: Harnessing the Benefit of Sustainable Ocean Economies for Developing Countries’ yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Laporan tersebut merupakan bagian dari inisiatif Sustainable Ocean for All oleh OECD yang bertujuan untuk menyediakan analisis komprehensif mengenai transisi menuju ekonomi kelautan berkelanjutan bagi pembuat kebijakan di negara berkembang.

Pada pertemuan tersebut Aryo mengungkapkan laporan tersebut diharapkan dapat membantu negara berkembang memanfaatkan ekonomi kelautan secara berkelanjutan khususnya di tengah pandemi Covid-19. Aryo juga menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen pada aspek keberlanjutan dalam pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan.

“Indonesia sedang dalam proses memanfaatkan potensi ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum tergali. Estimasi kami, potensi yang belum tergali bernilai sekitar 1.338 milyar dolar AS per tahun. Ini berasal dari sektor-sektor ekonomi kelautan seperti perikanan budidaya, periwisata, industri maritim, energi non-konvensional dan lainnya,” jelasnya.

Beberapa upaya Indonesia dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan dituangkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2017 berupa pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2025, penegakan hukum terhadap IUU fishing dan perluasan kawasan konservasi laut, serta upaya lainnya termasuk sinergi terhadap komitmen internasional dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.

Dalam diskusi, Aryo menyampaikan beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Potensi sumber daya perikanan dan keanekaragaman hayati yang sangat besar merupakan peluang dasar dan utama bagi Indonesia. Sementara itu, salah satu tantangan yang dihadapi adalah inovasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Sistem Informasi Sumberdaya Genetik Ikan Indonesia (SIGENI) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

“Indonesia telah membangun Sistem Informasi Sumberdaya Genetik Ikan Indonesia, SIGENI. Sistem ini dibangun sebagai inovasi untuk memenuhi pentingnya data genetik ikan yang mudah diakses. Inovasi lainnya adalah sistem produksi garam berbasis masyarakat, yang dikenal sebagai PUGAR. Inovasi ini mengoptimalkan produksi garam sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat pesisir,” urainya.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria dalam introductory remarks-nya menyampaikan laporan berisi analisis dan rekomendasi transisi dari ekonomi kelautan tradisional menjadi ekonomi kelautan yang lebih berkelanjutan.

Laporan tersebut merekomendasikan negara-negara berkembang untuk  mengembangkan strategi ekonomi kelautan yang bersifat holistik dan lintas sektoral, memajukan pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan darat, pesisir dan laut, serta terlibat dalam jaringan pengetahuan dan inovasi kelautan agar dapat lebih memanfaatkan ekonomi kelautannya.

Selain dihadiri oleh Perdana Menteri Cabo Verde Ulisses Correia, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, serta Ambassador Peter Thomson, Utusan Khusus PBB untuk Urusan Kelautan, pertemuan virtual ini juga dihadiri oleh beberapa panelis lain yaitu Menteri Kemaritiman dan Ekonomi Biru Barbados Kirk Humphrey, Menteri Kemaritiman Portugal Ricardo Serrão Santos, Menteri Perikanan dan Kelautan Kanada Bernadette Jordan, dan Sekretaris Negara untuk Pembangunan Internasional Norwegia Aksel Jakobsen.

Dalam kesempatan ini, panelis didampingi Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) Kementerian Luar Negeri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, dan pejabat/staf KKP dan Kementerian Luar Negeri. (wepe)