Masalah Transportasi Indonesia Jadi PR yang Tidak Ringan

Kastara.id, Jakarta – Berbagai masalah transportasi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah Kementerian Perhubungan yang tidaklah ringan. Mulai dari angkutan umum berbasis teknologi informasi (TI) hingga program tol laut Presiden Joko Widodo adalah suatu tantangan yang harus diselesaikan. Untuk itu Kementerian Perhubungan siap hadir pada setiap project sektor transportasi agar nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi narasumber pada acara Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Jakarta (10/10) yang dihadiri oleh Gubernur NTB Zainul Majdi, Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Michael Watimena, perwakilan dari KADIN Darmansyah, dan pengamat transportasi Agus Pambagio sebagai penanggap.

“Apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan saat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi oleh masyarakat saat ini dan ke depan,” kata Menhub Budi.

Permasalahan pertama menurut Menhub Budi adalah tentang adanya disparitas kondisi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Menurut Menhub Budi, yang terjadi di Indonesia Timur saat ini segala sesuatunya dinilai terlalu mahal dan sulit didapat. Program tol laut yang selama ini sudah berjalan dinilai masih ada sejumlah evaluasi. Solusinya, nantinya Menhub Budi akan melakukan re-route jalur tol laut.

“Seperti pelayaran menuju Papua dari Jakarta, tidak perlu dari Jakarta tapi cukup dari Makassar, okupansi kita syaratkan 60%, swasta juga akan dilibatkan,” ujar Menhub Budi.

Selain itu, Menhub Budi akan menunjuk operator yang akan bertanggung jawab untuk mengontrol harga di Indonesia Timur. “Dengan sistem baru ini diharapkan (pengiriman barang) ke Indonesia Timur akan naik 3-4 kali lipat,” kata Menhub Budi.

Tentang angkutan umum berbasis TI menurut Menhub Budi itu sangat baik, “Angkutan umum berbasis TI akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, murah, mudah, dan aman, itu yang kita minta,” ujar Menhub Budi.

Menhub juga berjanji akan memberikan aturan/syarat yang tidak mempersulit pihak-pihak terkait. Namun ia kembali menegaskan mengenai pentingnya melibatkan pihak swasta, BUMN, maupun bersama-sama untuk menyelesaikan masalah transportasi. Untuk itu Menhub Budi akan menkonsolidasikan kurang lebih 6 bandara dan 22 pelabuhan untuk diolah oleh swasta maupun BUMN.

Di sisi lain Menhub Budi mengatakan, Kementerian Perhubungan akan fokus pada pembangunan daerah terjauh, terpencil, yang belum memperoleh pelayanan maksimal seperti Ilaga dan Mulia di Papua, Miangas, serta Sibolga. (npm)