Kastara.ID, Jakarta – Komitmen Pemprov DKI Jakarta mendorong pencegahan korupsi dan zona integritas semakin diakui. Salah satunya, baru saja, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wapres RI Ma’ruf Amin, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (10/12).
“Penghargaan Zona Integritas ini diberikan kepada pimpinan dan jajaran yang berkomitmen menjadikan lingkungan kerja sebagai wilayah bebas korupsi. Jadi, indikatornya ada beberapa, hasil survei persepsi korupsi dan hasil survei kualitas layanan. Jadi, di situ kemudian kementerian PANRB memberikan ini,” ujar Gubernur Anies, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Sebanyak 6 unit kerja di jajaran Pemprov DKI Jakarta juga mendapatkan predikat WBK, antara lain Direktur RSUD Pasar Minggu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dr.Yudi Amiarno; Kepala UP PKB Pulo Gadung, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Mirza Aryadi; Kepala UP PKB Ujung Menteng, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta R. Prapto Priyanto; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Benni Aguschandra; Kepala Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Sartono; dan penghargaan Pelopor Perubahan kepada Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Dedy Dwi Widodo.
Gubernur Anies menambahkan, penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan integritas dan pelayanan kepada semua warga Jakarta. “Kami menerima ini sebagai sebuah penghargaan bagi seluruh jajaran dan ini menjadi pemicu bagi kami untuk makin meningkatkan derajat integritas di tempat kerja,” tambah Gubernur Anies.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, penghargaan zona integritas kepada unit-unit pelayanan strategis tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan melayani. “Dengan predikat unit kerja yang berhasil meraih WBK dan WBBM, artinya unit kerja Saudara menjadi ikon perubahan birokrasi. Sehingga, gerak langkah yang Saudara lakukan akan dilihat oleh seluruh stakeholder lain,” kata Wapres Amin.
Wapres Amin juga berpesan agar institusi pemerintahan yang mendapat penghargaan tersebut terus menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi. “Semakin baiknya integritas birokrasi, maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” tandasnya. (hop)