Kastara.id, Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap dengan proyeksi-proyeksi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menghadapi tahun 2018 yang penuh tantangan.
“Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua, sehingga berbagai hal yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik,” ungkapnya dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan RI) 2018, Memperkuat Sinergitas Kelembagaan Guna Mendukung Postur Pertahanan Tangguh Melalui Profesionalisme TNI, Pengembangan Industri Pertahanan serta Kekuatan Rakyat Yang Memiliki Semangat Bela Negara, di Gedung A.H. Nasution Kemhan RI, di Jakarta (11/1).
Menurut Panglima TNI, tahun ini diperkirakan penuh dengan dinamika politik, karena akan dilaksanakan Pilkada serentak di 171 wilayah dan selanjutnya Pemilu Presiden 2019. “Peran aktif TNI di tahun politik adalah menjaga stabilitas keamanan, agar dapat berjalan aman, lancar, dan sukses,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa salah satu implementasi dari pengembangan gagasan konsep Tri Matra Terpadu adalah pembangunan pulau-pulau terluar strategis, dengan prioritas pertama adalah Pulau Natuna.
“Target pembangunan pulau terluar strategis selanjutnya adalah Saumlaki/Selaru, di mana saat ini sedang dalam proses survei dan sinkronisasi dengan Pemda setempat,” ujarnya.
Di sisi lain dalam rangka menyejahterakan prajurit di antaranya dengan pengadaan rumah dinas, di mana pun prajurit bertugas harus mendapatkan tempat tinggal yang layak. “Semua itu dilakukan untuk memperkuat jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Professional,” katanya.
Usai memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Kemhan RI, Panglima TNI di hadapan awak media mengatakan bahwa dalam pemenuhan Renstra kedua tahun 2014-2019 adalah dengan mendatangkan alutsista yang sudah dipesan sebelumnya.
“Kemarin kita (TNI) baru saja menerima Alutsista untuk kebutuhan TNI AD yaitu tiga unit Helikopter Serang AS555AP Fennec, di mana sebelumnya sudah menerima enam heli. Dengan demikian sudah ada sembilan dari 12 heli tempur, tinggal tiga heli lagi. Sedangkan untuk TNI AL sudah datang tiga pesawat, yaitu satu unit Pesawat Udara CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) dan dua unit Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam (AKS),” jelasnya.
Sementara itu, untuk TNI AU akan diadakan pengganti Pesawat F-5E yang sudah tidak terbang lagi hampir lebih satu setengah tahun dan bulan ini sudah melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan 11 pesawat termasuk dengan semua perlengkapan komplit dan simulatornya.
“Penambahan lain adalah Radar Ground-Controlled Interception (GCI) yang sekarang ini baru berjumlah 20 unit. Ke depan kita mengharapkan penambahan 12 lagi, sehingga totalnya 32 Radar dapat meng-cover seluruh wilayah Indonesia,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Terkait Flight Information Region (FIR), Panglima TNI menjelaskan bahwa FIR menjadi perhatian serius dan sampai saat ini lintas Kementerian terus berusaha untuk merealisasikan keinginan dari pemerintah supaya FIR ini segera diambil alih, karena FIR dipandang dari dua sisi yaitu tentang keselamatan penerbangan dan kedaulatan negara.
“Kita berupaya terus mendorong dan membantu pemerintah, dalam hal ini Kemenhub dan Kemenlu untuk bekerja sama dengan Kemenhan segera menyusun langkah-langkah untuk mengambil alih FIR sesuai dengan hukum yang berlaku,” tutupnya. (npm)