Kastara.id, Tulungagung – Kebijakan pemerintah pusat menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah telah disosialisasikan dengan baik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui situs kementerian. Namun demikian, kebijakan tersebut sempat menimbulkan kebingungan di sejumlah daerah.
“Perda yang dibatalkan sebagian mengatur tentang pungutan, baik pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga menimbulkan kekhawatiran apakah pemda masih mempunyai kewenangan melakukan pungutan, serta berkurangnya potensi pendapatan daerah,” kata Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, di Pendopo Kantor Bupati Tulungagung (12/8).
Setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi dan Kemendagri, menurut Maryoto, diperoleh petunjuk daerah tetap melaksanakan perda-perda tersebut sampai dengan adanya SK pembatalan dari Mendagri. “Penerbitan SK Pembatalan tersebut akan dilaksanakan setelah dilakukan pemilahan perda-perda yang telah dibatalkan oleh Gubernur,” ujar Maryoto.
Terhadap perda-perda yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun telah dilakukan penyesuaian oleh daerah, menurut Wakil Bupati Tulungagung itu, dapat tetap dilaksanakan.
Selain masalah pencabutan perda yang bermasalah, dalam kunjungan kerja Komisi II DPR itu juga dibahas masalah penyelenggaraan pemerintahan pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyaluran Dana Desa, tenaga honorer, dan juga tentang pendataan Kartu Penduduk Elektronik (e-KTP).
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Al Muzamil Yusuf yang memimpin kunjungan kerja Komisi II ke Tulungagung menjelaskan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait tugas-tugas Komisi II DPR. “Kami sudah mengirimkan pertanyaan tertulis. Kini kami tinggal mendengar jawabannya dan mendalaminya,” kata Al Muzamil.
Anggota Komisi II DPR yang ikut berkunjung ke Tulungagung adalah M. Nur Purnomosidi (Fraksi Partai Golkar), Endro Hernowo (Fraksi Partai Gerindra), Sirmaji (Fraksi PDIP), Arteria Dahlan (Fraksi PDIP), dan Khoirul Anwar (Fraksi PKS). Dari pemda yang hadir berasal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Pemkab Trenggalek, Pemkab Blitar, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, beserta para Kepala SKPD masing-masing. (naw)