Kastara.id, Jakarta – DPR RI meminta Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk tim ad hoc dari anggota parlemen negara Asean untuk mencari resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, melalui pertemuan tersebut DPR RI mengusulkan pembentukan tim di atas terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar, ke Sidang AIPA yang akan diselenggarakan di Filipina. Tim inilah yang akan proaktif mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine.
“Jadi itu resolusi yang kita perjuangkan nanti dan akan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon,” ujar Nurhayati usai menerima perwakilan UNHCR Indonesia Thomas Vargas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).
Nurhayati berharap semua parlemen negara yang tergabung dalam sidang tersebut ikut membantu menyelesaikan bencana kemanusiaan atau etnis cleansing Rohingya. “Jangan dianggap konflik ini, hanya konflik Myanmar. Karena itu, meskipun mereka jauh dan tidak terlibat langsung, tetapi parlemen semua negara harus ikut membantu bagaimana menyelesaikan ini,” katanya.
Nurhayati menambahkan dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian.
“Insya Allah kami akan ke Bangladesh mengunjungi para pengungsi. Karena kita tahu bahwa PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah etnis cleansing, artinya ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya. (npm)