Kastara.ID, Jakarta – Tawaran rekonsiliasi politik oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) kepada pemerintah seharusnya direspons positif. Suka tidak suka, selama ini kerap terjadi gesekan kepentingan antara Pemerintahan Jokowi dengan Habib Rizieq dan PA 212.
Demikian disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M. Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Kamis (12/11).
Menurut pria yang kerap disapa Jamil ini, gesekan tersebut terlihat makin menguat sejak kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Meskipun Jokowi tidak terlibat dalam kasus ini, namun pihak Habib Rizieq dan kawan-kawannya menilai Jokowi berpihak kepada Ahok.
Selain itu, lanjutnya, pihak Habib Rizieq dan PA 212 juga menilai Jokowi tidak berpihak kepada Islam. Hal ini membuat gesekan politik pada kedua pihak makin menguat.
“Semua itu membuat Habib Rizieq dan PA 212 melakukan demo besar-besaran secara bergelombang menentang Jokowi,” kata Jamil.
Jadi, menurut Jamil, gesekan politik kedua belah pihak memang nyata. Karena itu, tawaran rekonsiliasi seharusnya disambut semua pihak.
Terlihat massa pendukung Habib Rizieq cukup besar. Hal itu sudah diperlihatkan saat penyambutan kepulangan Rizieq di Terminal III Soekarno-Hatta pada 10 November 2020.
“Kalau rekonsiliasi dapat dilakukan, diharapkan tensi politik secara nasional dapat diturunkan. Hal ini diperlukan agar seluruh energi anak bangsa dapat diarahkan untuk menangani covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya,” papar pengajar Isu dan Krisis Manajemen ini.
Jamil berharap, rekonsiliasi dapat dilaksanakan segera mungkin mengingat masalah bangsa yang terus bertambah dan kompleks. “Semua ini perlu kesatuan semua anak bangsa untuk bersama-sama mengatasinya,” tandas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999 ini. (jie)