Kastara.ID, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik kebijakan pemerintah yang kembali menarik utang. Padahal menurut Rizal seharusnya pemerintah berusaha mengurangi utang.
Melalui akun twitternya @RamliRizal, ia mengatakan pemerintah langsung tancap gas diawal 2020 dengan menarik utang. Dalam cuitan yang diunggah pada Senin (13/1), Rizal menyebut jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 63,3 triliun.
Meski dengan alasan kondisi rupiah sedang menguat, penambahan utang tetaplah langkah yang salah. Pasalnya penguatan rupiah saat ini adalah hasil ‘doping’ pinjaman. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini meminta pemerintah lebih cerdas dalam bertindak.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan kembali berutang sebesar Rp 63,3 triliun pada awal tahun. Dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, Jumat (10/1), penarikan utang tersebut terdiri dari dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN).
Lelang SUN rupiah pertama akan dilakukan pada 7 Januari 2020 sebesar Rp 20 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari total penawaran yang masuk yang mencapai Rp 81,5 triliun. Pemerintah akan kembali menarik utang pada 14 Januari 2020 lewat lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara dengan target indikatif Rp 7 triliun.
DJPPR juga menjelaskan pamerintah telah melakukan transaksi penjualan SUN dalam dua mata uang asing atau dual-currency. SUN mata uang asing itu tediri dari 1,2 miliar dollar AS atau Rp 16,8 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS), 800 juta dollar AS atau Rp 11,2 triliun, 1 miliar euro atau Rp 15,3 triliun (kurs Rp 15.300 per euro).
DJPPR menyebut transaksi penjualan SUN dual-currency ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil. Selain itu sentimen investor di awal tahun juga cenderung menguat. (mar)