Vaksinasi

Kastara.ID, Jakarta – Anggota Fraksi PDIP DPR Ribka Tjiptaning menegaskan menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ribka mengaku lebih memilih membayar denda daripada harus disuntik vaksin Covid-19. Ribka menambahkan hal itu berlaku untuk keluargaya.

Penolakan tersebut disampaikan Ribka saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Gedung Parlemen, Jakarta (12/1). Hadir pula dalam rapat kerja tersebut Kepala BPOM Penny Lukito dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.

Ribka mengaku masih meragukan vaksin Covid-19. Hal inilah yang mendasari dirinya menolak vaksinasi. Terlebih menurut anggota Komisi IX DPR ini pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terhadap vaksin Covid-19. Ribka menyebutkan sejumlah pengalaman vaksinasi yang dianggapnya gagal, seperti vaksin polio yang justru menyebabkan lumpuh layu.

Selain itu juga vaksi penyakit kaki gajah yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia di Majalaya, Sukabumi, Jawa Barat. Ribka menegaskan, dirinya adalah orang pertama yang menolak vaksinasi. Ribka menambahkan dirinya tidak bisa dipaksa menerima vaksinasi. Menurutnya, pemaksaan semacam itu adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dalam kesempatan itu Ribka juga membeberkan adanya komersialisasi tes swab di rumah sakit. Penulis buku “Aku Bangga jadi Anak PKI” ini mengaku rumah sakit mematok harga yang berbeda untuk tes swab. Ia mencontohkan salah satu rumah sakit swasta di Jakarta mematok tarif tes swab Rp 3,5 juta dengan hasil tiga hari.

Namun untuk tes dengan hasil keluar dua hari harganya naik jadi Rp 6,5 juta. Padahal Ribka mengaku melakukan tes swab di salah satu klinik harga hanya Rp 900 ribu.

Ribka pun meminta Menkes berupaya agar tidak ada komersialisasi dalam tes swab atau layanan lainnya terkait Covid-19. Ia mengaku khawatir ajang bisnis semacam ini terus berlanjut ke fasilitas dan layanan kesehatan lain, seperti vaksin covid-19, APD, obat, dan sebagainya. (rso)