Kastara.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setuju jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung diubah, karena dinilai sudah tepat sebab kedaulatan ada di tangan rakyat.
“Saya secara pribadi kok tidak setuju karena ini proses kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala desa pun dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat. Sehingga memilih kepala daerah yang amanah, yang dipahami oleh masyarakat pemilih, saya kira lewat pemilihan langsung,” ujar Mendagri dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (13/3).
Menurut Mendagri, jika dalam proses pilkada ada masalah, misalnya ada calon kepala daerah yang kena jerat operasi tangkap tangan atau OTT, bukan jadi alasan pola pemilihan berubah.
“Misalnya masih ada OTT korupsi, itu kan bukan sistemnya yang salah tapi perilaku budaya yang harus diluruskan aturan-aturannya. Tapi secara prinsip kalau saya, biarkan nanti dipilih oleh rakyat,” ujarnya.
Sedangkan terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Mendagri menilai aliran dana yang mencurigakan tidak pada konteks pilkada saja.
“Saya tidak berhak untuk berkomentar, karena yang berhak untuk menelusuri pihak aparat penegak hukum. PPATK juga bisa mengungkapkan itu, kalau mendapatkan permintaan dari penegak hukum,” ungkapnya. (npm)