Kastara.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah, karena terindikasi dana tersebut rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Perlu adanya pengawasan secara mendalam mengenai permasalahan mengenai penyalahgunaan Otsus Papua,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/3).
Menurut dia, banyak aspirasi dari masyarakat di sana yang mengeluhkan dana Otsus menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Hal itu menyebabkan pembangunan tidak merata sehingga timbul kecemburuan sosial antar penduduknya.
Akibatnya, suasana di wilayah itu rawan akan terjadinya konflik yang melibatkan antar penduduk. “Kami akan berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut dan menciptakan kondisi yang kondusif di Papua,” katanya.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, data otsus perlu dievaluasi menyeluruh, untuk memastikan apakah penggunaan dana itu tepat sasaran, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. Ada pun daerah penerima dana otsus, yaitu Papua, Aceh, dan Yogyakarta.
Kementerian Keuangan mencatat dana otsus di APBN 2017 sebesar Rp 19,5 triliun. Sementara itu, di APBN 2018 angkanya naik menjadi Rp 21,1 triliun. (npm)