Jamiluddin Ritonga: Humas Pemerintah Bekerja Tidak Terintegrasi

Kastara.ID, Jakarta – Humas Pemerintah tidak menunjukkan sensitifitas dan terintegrasi dalam kondisi Indonesia yang serba anomali, khususnya selama pandemi Covid-19.

“Selama setahun lebih terjadi simpang siur informasi Covid-19 yang tidak terkelola dengan baik. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya serta sesama masyarakat pun tidak berjalan baik,” ungkap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga di Jakarta kepada Kastara.ID, Selasa (13/4) pagi.

Simpang siur itu, menurutnya, ternyata berdampak pada kegamangan akan kebenaran informasi Covid-19 yang diterima masyarakat baik dari media massa maupun media sosial. Masyarakat bingung mana informasi Covid-19 yang benar.

“Dalam kondisi demikian, humas pemerintah di tingkat pusat dan daerah seharusnya aktif memberikan informasi alternatif yang berkualitas dan kredibel. Namun hal itu tidak dilakukan humas pemerintah dengan baik karena tidak terorganisir dengan baik,” ungkap pria yang biasa disapa Jamil ini.

Padahal, humas pemerintah selama ini dikoordinir oleh Bakohumas yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). “Sayangnya, Bakohumas belum mampu menyatukan aktivitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas perguruan tinggi negeri (PTN),” jelasnya.

“Hal itu terjadi karena Kemenkominfo kurang memberi peran pada Bakohumas. Kemenkominfo terkesan lebih dominan mengurus tools (teknologi), bukan kontennya. Padahal, konten seharusnya lebih penting dan dominan daripada tools-nya,” ungkap pengajar Krisis dan Strategi Public Relations ini.

Akibatnya, fungsi komunikasi yang seharusnya lebih menonjol dalam situasi membanjirnya berbagai informasi, termasuk Covid-19, menjadi tidak terealisir. Peran utama mengelola informasi dan komunikasi dengan sendiri sulit diwujudkan

“Untuk mengaktifkan peran humas pemerintah, mau tidak mau, Kemenkominfo harus mengambalikan Bakohumas pada fungsinya yang sesungguhnya. Bakohumas diberi peran besar untuk menyatukan aktifitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas PTN,” imbuh penulis buku Tipologi Pesan Persuasif ini.

Konsekuensinya, Kemenkominfo harus mengubah orientasi dari tools (teknologi) kembali ke konten. Dengan begitu, Kemenkominfo kembali memperkuat Bakohumas untuk mengkoordinir aktivitas humas pemerintah dengan memperbanyak komunikasi (konten) daripada mengurus informatikanya (tools).

Masalahnya, apakah menkominfo mau menggeser orientasi dari tools ke konten? “Selama masih itu orientasinya, pastilah Bakohumas akan mandul dalam mengkoordinir humas pemerintah. Akibatnya, humas pemerintah tidak terintegrasi dalam bekerja, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP 1996-1999 ini. (jie)