Mendorong Tambahan Anggaran Eselon I Kemenhub

Kaatara.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing mendorong penambahan anggaran di setiap Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu disampaikan Anthon, mengingat selama ini hasil kinerja Kemenhub dinilai sudah maksimal, namun anggaran yang dimiliki Kemenhub masih memprihatinkan.

“Anggaran di setiap Eselon I Kementerian Perhubungan harus ditambah, khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat,” ujar Anthon saat mengikuti Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan RKA-KL dan RKP 2020 dengan Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Di samping itu, Politisi Partai Golkar ini, mengimbau Pemerintah agar tidak boleh kalah dari sektor swasta, apalagi kepada pengusaha, terutama dalam penetapan harga tiket pesawat. Anthon juga menyetujui masuknya maskapai perusahaan asing, namun harus melalui seleksi yang sangat ketat.

“Jika hanya Garuda Indonesia dan Lion Air yang berkiprah, mereka akan menguasai harga, sehingga terjadi kartel. Saya setuju masuknya maskapai asing, asalkan dengan seleksi ketat. Kemenhub memiliki wewenang membahas anggaran batas bawah sampai batas atas. Komisi V juga akan berkoordinasi dengan Komisi VI untuk menjembatani Kemenhub dengan Kementerian BUMN apabila harga avtur masih mahal,” tandas Anthon.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini juga mengingatkan, Pemerintah, khususnya Kemenhub untuk mengkaji ulang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap maskapai penerbangan. Lebih lanjut, Komisi V akan membahas secara khusus dalam Raker dengan setiap Eselon I Kemenhub.

“Jangan sampai semua maskapai dikenakan PPN 10 persen. Karena yang menyebabkan tiket pesawat mahal bukan karena hanya avtur saja, melainkan juga karena PPN yang diserahkan kepada Pemerintah. Komisi V dalam waktu dekat akan membahas anggaran serta program kerja dari tiap Eselon I Kemenhub,” pungkas Anthon.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, hal yang paling mendapat sorotan dari Komisi V DPR terhadap Kemenhub adalah diupayakannya penambahan angkutan darat, seperti kereta api (KA).

“Oleh karena itu, ada usulan untuk meningkatkan anggaran di Dirjen Perhubungan Darat. Juga, bagaimana kita berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk penambahan rolling stock. Sehingga, angkutan darat dan KA itu menjadi satu hal yang masif,” tutup Menhub. (rya)