Kastara.ID, Jakarta – Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian menyatakan, pihaknya mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut dan membatalkan surat imbauan agar mahasiswa tak ikut turun ke jalan dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Menuntut Mendikbud beserta Dirjen Dikti mencabut dan membatalkan Surat Imbauan No. 1035/E/KM/2020 perihal Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja,” ujar Remi seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (13/10).
Imbauan agar mahasiswa tak ikut turun ke jalan menolak Omnibus Law sebelumnya dikeluarkan Kemendikbud melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan menerbitkan Surat Imbauan No. 1035/E/KM/2020 perihal Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja pada Jumat (9/10) lalu.
Remy menyebut Kemendikbud lewat surat itu telah menjadi agen sosialiasi klaim kebenaran tunggal pemerintah. Menurut dia, imbauan Kemendikbud juga tak berbeda dengan narasi Presiden Joko Widodo yang menyebut penolak Omnibus Law UU Ciptaker adalah korban hoaks.
“Kemendikbud memberikan penekanan bahwa perguruan tinggi harus tetap melaksanakan pembelajaran daring dan menanti kehadiran mahasiswa. Bahkan Kemendikbud juga meminta perguruan tinggi untuk menyosialisasikan isi UU Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Remy.
Menurut Remy, imbauan Kemendikbud juga bertentangan dengan komitmen yang ditandatangani oleh Dirjen Dikti Nizam saat menerima audiensi mahasiswa 21 September lalu.
Oleh sebab itu, selain meminta Mendikbud mencabut surat imbauan, lanjut Remy, BEM SI juga menuntut Mendikbud dan Dirjen Dikti melaksanakan sepenuhnya fakta Integritas yang telah disepakati 21 September lalu itu.
“Prinsip fundamental demokrasi macam pewujudan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan mesti menjadi pencapaian demi kebaikan bersama, bukan menjadi wacana atau praksis yang dimonopoli institusi besar berlabel negara,” ujar dia. (ant)