Kastara.ID, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) mengatakan bahwa tantangan pembangunan ekonomi Islam pada prinsipnya identik dengan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut tidak lepas karena mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama Islam sehingga seharusnya keberadaan ekonomi Islam mampu menciptakan kebaikan bagi seluruh umat dan seluruh rakyat Indonesia.
“Kita juga memahami bahwa tujuan ekonomi Islam adalah identik dengan membangun prinsip keadilan melalui tata kelola yang baik, mengedepankan nilai-nilai kejujuran, integritas, kompetensi, dan profesionalisme,” tandasnya pada pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAEI 2019-2023, Jumat (13/12) di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Menkeu juga mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu terus dikembangkan secara terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, ia menambahkan, bahwa program ini harus dibangun dengan harmonis, sesuai dengan program-program dari pemerintah, otoritas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
“Kami tadi berempat (bersama Ketua ISEI, Ketua MES, dan Menteri BUMN) sepakat di dalam rangka untuk saling mendukung, maka kami berempat akan melakukan program bersama,” kata Menkeu.
Hal tersebut menurut Menkeu diharapkan akan makin memperkuat dan mendiseminasikan nilai-nilai keislaman yang universal secara lebih inklusif sehingga bisa terus memperkuat perekonomian Indonesia melalui nilai-nilai kejujuran, amanah, tata kelola yang baik dan berintegritas.
Kepengurusan IAEI periode 2019-2023 terdiri dari 59 orang anggota Dewan Penasehat, 62 orang anggota Dewan Pertimbangan, dan 232 orang anggota Badan Pengurus Harian, serta 6 orang kooordiator wilayah.
Menkeu menyebutkan bahwa kepengurusan yang besar ini diharapkan mampu membuat IAEI menjadi organisasi yang seinklusif mungkin karena kepedulian terhadap ekonomi Islam harus ditularkan kepada seluruh stakeholder. (mar)