Kabinet baru

Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memitigasi peningkatan kejahatan ekonomi yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi.

“Yang harus dimitigasi seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” ujar Jokowi, Kamis (14/1).

Selain peran itu, Jokowi juga meminta PPATK ikut serta dalam menelusuri rekam jejak calon pejabat publik dan memastikan kebersihan rekam transaksi keuangan mereka.

Hal ini penting untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Selain ke PPATK, kepala negara juga meminta agar jajarannya melakukan sinergi dengan pihak swasta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal ini khususnya dalam hal penyelamatan aset-aset negara dengan membentuk anti pencucian uang dan pencegahan terorisme di Indonesia.

“Ini seperti melalui Indonesia Transaction Report and Analysis Center,” terang Jokowi.

Ia berharap aparat hukum terus berkomitmen dan konsisten dalam mencegah tindak pidana pencucian uang agar memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, Jokowi juga meminta peran satuan tugas (satgas) lebih dioptimalkan.

“Optimalkan satgas dan organisasi teroris untuk mencegah pendanaan terorisme dari dana masyarakat seperti sumbangan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat,” jelas Jokowi. (ant)