Kastara.id, Depok – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok telah mengalokasikan kebutuhan pembangunan sebesar Rp 1,7 triliun. Angka tersebut berdasarkan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik tingkat kelurahan, kecamatan, Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Musrenbang Tingkat Kota Depok, hingga Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu diungkapkan Wali Kota Depok Mohammad Idris saat membuka secara resmi Musrenbang Tingkat Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Rabu (14/3). Menurutnya, anggaran tersebut sudah termasuk rencana pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp 2,491 triliun. Selain digunakan untuk belanja langsung, juga digunakan untuk pembelanjaan tidak langsung seperti gaji pegawai, hibah, dana sosial, hingga hal darurat lainnya.
Musrenbang tahun ini mengangkat tema penguatan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, arahan musrenbang dan program-program prioritas sesuai janji walikota sudah sangat jelas.
“Kita akan optimalkan potensi pendapatan daerah dalam memenuhi pembiayaan di Kota Depok, khususnya peningkatan pelayanan publik masyarakat di Kota Depok,” ujar Mohammad Idris.
Walikota Depok Mohammad Idris pun kembali mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati menyusun rencana program pembangunan, jangan sampai keluar dari rencana jangka panjang dan menengah daerah (RPJMD). Jangan sampai ada kegiatan siluman di Pemkot Depok yang tidak sesuai dengan RPJMD dan forum rencana kerja organisasi pemerintah daerah (OPD).
Usulan dari masyarakat melalui musrenbang tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan yang masuk ke skala prioritas, akan dikaji sebagai bahan kerja sidang kelompok untuk dibahas pada musrenbang tingkat kota.
Menurut Idris, berdasarkan evaluasi selama 3 tahun terakhir sampai 2017, realisasi pendapatan daerah rata-rata pertahun Rp 2,8 triliun, dengan rata-rata defisit anggaran sebesar Rp 450 miliar. Selama ini penutupan defisit ini sering dilakukan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa).
Semakin baiknya neraca keuangan, lanjut Wali Kota, ditandai pula dengan menurunnya angka Silpa dan derajat kemandirian keuangan Pemkot Depok. “Karena Silpa tidak menjadi andalan untuk menutup defisit, sehingga diperlukan cara lain seperti optimalisasi pendapatan, pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), kerja sama dengan swasta, atau pun pendanaan lain dari pemerintah pusat maupun provinsi,” tandasnya.
Idris juga berharap masalah sosial ekonomi di Depok dapat terselesaikan, sehingga tidak ada ketimpangan di masyarakat. Ia tidak mau, saat sibuk membangun fasilitas pemerintahan, tapi tidak jauh dari kantor balai kota, ada kawasan kumuh. “Ini harus menjadi perhatian serius tahun depan, bagaimana menata kawasan sekitar Situ Rawa Besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Idris juga memaparkan peningkatan-peningkatan yang telah berhasil dicapai selama dirinya memimpin Kota Depok. Salah satunya adalah tingkat angka harapan hidup di Kota Depok yang lebih dari 74 tahun berkat dukungan sarana, prasarana, serta kualitas kesehatan dan peran kader posyandu dalam memberikan pelayanan.
Idris juga mentargetkan untuk merelisasikan berdirinya rumah sakit di setiap kecamatan. Setidaknya minimal satu Puskesmas 24 jam rawat inap yang seluruhnya dapat terealisasi di tahun 2020. “Untuk RSUD bagian timur setidaknya mulai bisa dimanfaatkan minimal pada akhir 2020 atau awal tahun 2022,” tambahnya.
Terkait soal pendidikan, usia lama sekolah yang mengalami peningkatan 10.90 per tahun. Itu artinya rata-rata di Depok yang sudah berumur 25 tahun ke atas setidaknya telah mengenyam pendidikan 11 tahun atau setara kelas 2 SMA. Dengan begitu, kualitas SDM di Kota Depok semakin potensial dengan tingkat rata-rata pendidikannya. (*)
Reporter/Foto: Rudi Irwanto/Kastara.ID
Editor: Dwi