Kastara.ID, Jakarta – Sekretariat Bersama (Sekber) mendorong duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam konstestasi Pilpres 2024.
“Duet tersebut memang tidak dilarang oleh konstitusi. Sebagai cawapres, Jokowi dinilai oleh Sekber dapat menjaga kesinambungan pembangunan di Indonesia,” ungkap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, Sabtu (15/1) siang.
Menurut pengamat yang kerap disapa Jamil ini, alasan tersebut hanya upaya pembenaran untuk menduetkan Prabowo-Jokowi. Mereka mendorong duet ini sesungguhnya untuk menjaga dan mempertahankan pundi-pundi ekonomi yang sudah dinikmati.
“Di balik itu tentu ada para oligarki yang berupaya memperbesar pundi-pundi ekonomi. Para oligarki ingin kerajaan bisnisnya semakin menggurita bila Jokowi tetap memimpin Indonesia bersama Prabowo,” papar Jamil.
Upaya menduetkan Prabowo-Jokowi juga berpeluang mendapat penolakan dari PDIP. Jokowi sebagai kader PDIP dinilai sudah cukup mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara selama dua periode.
PDIP, lanjutnya, meskipun belum resmi mendeklarasikan, namun sudah mempersiapkan Puan Maharani jauh-jauh hari. Bahkan sinyalemen kuat Puan akan dipasangkan dengan Prabowo sebagai konsekuensi masuknya Ketua Umum Gerindra ke kabinet Jokowi.
“Karena itu, Megawati Soekarnoputri akan berpeluang bereaksi keras bila duet tersebut terwujud. Mega akan lebih mendahulukan kepentingan partainya, khususnya kesinambungan trah Soekarno,” jelas Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Selain itu, duet Prabowo-Jokowi seolah menafikan potensi anak bangsa lainnya. Padahal, kalau mau objektif, banyak anak bangsa yang kemampuannya lebih mumpuni daripada Prabowo dan Jokowi.
Kalau partai politik serius menjaring anak bangsa, pasti ditemukan banyak sosok potensial yang mumpuni, baik keahlian maupun kepemimpinannya. Mereka ini akan dapat memajukan Indonesia jauh melebihi yang dilakukan rezim saat ini.
“Jadi, upaya menduetkan Prabowo-Jokowi sama saja mengerdilkan potensi anak bangsa untuk memimpin negeri tercinta. Para inisiator ini seyogyanya tidak terperangkap kepentingan sesaat hanya untuk mempertahankan dan memperluas kapital golongannya saja,” pungkasnya. (dwi)
Kastara.Id,Depok - Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono memberikan Sambutan dalam Kegiatan Scratch Day Celebration…
Kastara.Id,Depok - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat Wili Sumarlin memastikan pemilihan…
Kastara.Id,Depok - Kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat secara resmi melantik…
Kastara.Id,Depok - Berdasarkan Nomor 015/BSS/PS/V-2024 TANGGAL 14 MEI 2024. Seluruh jajaran pengurus Perkumpulan Barisan Supian…
Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan, jurnalisme investigasi keberadaannya sangat penting…
Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, demokrasi asli Indonesia sumbernya adalah…
Leave a Comment