Terancam Bangkrut, Serikat Pekerja Garuda Indonesia Minta Bantuan Jokowi

Kastara.ID, Jakarta – Kondisi perusahaan maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia tampaknya semakin mengkhawatirkan. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak sangat besar terhadap kegiatan operasional maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia itu. Bahkan Garuda dikabarkan terancam bangkrut dan tak lagi bisa terbang.

Menghadapi kondisi tersebut tiga organisasi karyawan yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) Garuda Bersatu mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membantu menyelamatkan maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia itu. Ketiga organisasi karyawan itu adalah Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG), dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi).

Koordinator Sekber Garuda Indonesia Bersatu, Tomy Tampatty dalam keterangannya (14/7) membeberkan beberapa faktor yang bakal terjadi jika Garuda benar-benar bangkrut. Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan.

Saat ini saja menurut Tomy, Garuda telah melakukan PHK. Pada 2019 total karyawan Garuda sebanyak 7.900 orang. Jumlah itu menyusut menjadi 5.900 orang pada 2020. Tahun ini Garuda dikabarkan bakal kembali mem-PHK sekitar 1.000 karyawan.

Tomy mengatakan, beban masa lalu turut mempengaruhi kondisi BUMN transportasi itu. Menurutnya beban itu terkait pengadaan pesawat dan engine (mesin) yang dilakukan oleh direksi di masa lalu. Selain itu juga adanya dampak dari tidak maksimalnya pengelolaan beberapa potensi lini bisnis.

Itulah sebabnya Sekber Garuda Bersatu meminta Jokowi membantu maskapai plat merah itu agar bisa terus terbang. Sekber berharap Jokowi membantu mencairkan sisa dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 7,5 triliun. Dana itu bisa menjadi penyertaan modal langsung dan bukan melalui skema Bantuan Dana Operasional atau Mandatory Convertible Bond (MCB). Mengingat saat ini Garuda di ambang kebangkrutan.

Sekber juga meminta bantuan agar percepatan pembentukan holding ekosistem pariwisata seperti yang sudah diprogramkan Kementerian BUMN guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya bidang pariwisata. (mar)