DPD Minta Pemerintah Selektif Lakukan Pemotongan Dana Transfer Daerah

Kastara.id. Jakarta-Pemerintah diminta berhati-hati dalam melakukan pemotongan dana transfer daerah agar tidak menghambat pembangunan di daerah. Hal ini tertuang dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).

Sidang Paripurna kali ini, senator menyampaikan laporan reses dari aspirasi daerah pemilihannya masing-masing. Salah satu senator yang menyampaikan laporan adalah Ajiep Padindang dari Sulawesi Selatan. Menurutnya, permasalahan yang cukup krusial di daerah saat ini adalah kekhawatiran terhambatnya pembangunan daerah terkait rencana pemotongan dana transfer daerah.

“Kebijakan Presiden melalui Menkeu tentang pemotongan dana transfer daerah sesudah APBN Perubahan dapat dipahami, namun kami harapkan tidak akan menghambat daerah,” ujarnya.

Senada dengan Ajiep, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menyatakan bahwa pengelolaan dana desa juga masih dikeluhkan di beberapa daerah. Pemotongan APBN yang sekarang dilakukan oleh pemerintah tidak ditujukan kepada dana transfer. Farouk berharap pemotongan dana transfer daerah dilakukan seminimal mungkin.

“Namun ada masukan bahwa daerah kepulauan jangan sampai terkena pemotongan, karena akan ‘goyang’ proyek-proyek yang sudah tanda tangan kontrak” paparnya.

Beberapa waktu lalu, Farouk Muhammad pernah menyatakan pemotongan APBN tidak bisa terhindarkan karena kinerja ekonomi global yang melambat. Namun disisi lain, dirinya tetap meminta agar pemerintah tetap selektif dalam melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran APBD dari pemerintah pusat.

Sementara itu, anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur menilai dalam rangka menggerakan kegiatan ekonomi di daerah, pemerintah seharusnya tak hanya menyalurkan dana transfer daerah tetapi juga mengembangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). DPD ingin pemerintah mensosialisasikan target penyaluran dana KUR tahun 2016 yang mencapai 100-120T.

“Target penyaluran dana KUR masih rendah hal tersebut terlihat dari belum banyaknya usaha kecil yang belum memanfaatkan KUR ini, tahun 2016 pemerintah menargetkan dana KUR sampai  200 triliun, namun nampaknya ini belum cukup tersosialisasi sehingga pelaku usaha tdk mengetahui seperti apa,” tukas Budiono Senator asal Jawa Timur.

Selain menyangkut pemotongan dana transfer daerah, laporan reses anggota DPD RI juga mencatat sejumlah persoalan yang terjadi di daerah, seperti permasalahan haji, tenaga kerja asing, penangan korban kekerasan TKI di luar negeri, pasokan listrik, dan masalah sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR). (npm)