Kastara.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan bakal memimpin penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 di DKI Jakarta. Hal ini setelah Luhut mendapat tugas langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.
Selain DKI Jakarta, provinsi lain yang bakal ditangani Luhut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Luhut diberi target dua pekan guna menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat pandemi Corona yang tak kunjung usai.
Saat memberikan keterangan tertulis (14/9), Luhut menyebut tiga hal yang bakal menjadi sasaran utama. Ketiganya adalah penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate atau tingkat kesembuhan, dan penurunan mortality rate atau tingkat kematian.
Luhut, yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam melaksanakan tugasnya.
Luhut menjelaskan, dirinya sudah menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat antara lain Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo. Hadir pula dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual itu Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut.
Luhut menjelaskan, selain Papua, delapan provinsi lainnya berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini juga menjelaskan, untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid-19 di sembilan provinsi utama itu.
Luhut juga mengingatkan pentingnya dilaksanakan operasi yustisi guna penegakan disiplin protokol kesehatan yang saat ini mulai sering diabaikan masyarakat. Luhut menambahkan dalam dua hari ke depan sejumlah rapat teknis akan digelar secara intensif. Hal ini agar pembagian tugas dan sumber daya menjadi lebih jelas. (ant)