Kastara.ID, Jakarta – Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis menyatakan tidak setuju dengan usulan beberapa pihak yang ingin menguban nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Menurutnya masyarakat Jawa Barat bukan hanya berasal dari suku Sunda, melainkan juga ads suku Cirebon, Betawi, Jawa, dan lainnya.
Saat memberikan keterangan (14/10), Azis mengatakan penamaan Provinsi Jawa Barat sudah tepat dan ideal. Nama itu menandakan provinsi yang berada di bagian barat Pulau Jawa. Selain itu nama Jawa Barat menurut Azis sudah keren dan mencerminkan rasa nasionalisme sehingga tidak perlu diubah.
Perubahan menjadi Provinsi Sunda dikhawatirkan justru akan menimbulkan pepecahan. Masyatakat Pantai Utara atau Pantura di Jawa Barat akan merasa berbeda. Pasalnya masyarakat pantura memiliki kultur dan bahasa yang berbeda dengan Sunda.
Selain itu penggunaan nama Provinsi Sunda akan memunculkan kesan suku tersebut mendapat keistimewaan. Pada akhirnya wilayah lain yang bukan berpenduduk suku Sunda akan berusaha memisahkan diri dan membentuk provinsi baru.
Azis menegaskan kita adalah Indonesia yang bersatu. Janganlah mengeluarkan usul yang bisa memicu perpisahan. Biarkan suku-suku itu menjadi kekayaan khasanah di Jawa Barat. Biarlah Jawa Barat tetap menjadi Jawa Barat. Azis meminta para tokoh menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada seluruh warga Jawa Barat, ia meminta usul tersebut diabaikan.
Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, suku Sunda di Jawa Barat sebanyak 15,5 persen. Sedangkan suku Cirebon sebanyak 0,79 persen. Sisanya adalah warga dari berbagai suku. Wilayah Bekasi dan Depok sebagian besar dihuni oleh suku Betawi.
Sebelumnya sejumlah tokoh mengusulkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Usulan itu dikemukanan saat menggelar acara bertajuk “Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda” bertempat di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 12 Oktober 2020.
Para tokoh yang hadir, seperti Acil Bimbo, Andri Kartaprawira, dan Anggota DPR RI Erni Sumarni menganggap pergantian nama ini penting lantaran menyangkut identitas orang Sunda. Terlebih saat ini identitas dan jati diri orang Sunda mulai meredup. Menurut mereka diperlukan upaya mengembalikan identitas orang Sunda, salah satunya dengan memakai kata Sunda sebagai nama provinsi. (ant)