Kastara.id, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menilai, perlu ada upaya terobosan pembiayaan guna mengatasi tantangan kebutuhan infrastruktur dan keterbatasan fiskal. Selain keterbatasan fiskal, tantangan pembangunan di Indonesia juga dihadapkan pada luasnya wilayah dengan potensi setiap daerah yang berbeda-beda.
“Pembangunan infrastruktur dan industri mestinya multi sektor dan multi dimensi, ada kemaritiman, pertanian, dan lainnya tapi sekaligus kita banyak tantangan di sana yaitu keterbatasan fiskal yang membutuhkan terobosan pembiayaan,” ujar Wamenkeu saat berbicara di seminar nasional tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia, pada Kamis (15/11) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Wamenkeu menambahkan, Indonesia dengan wilayah yang luas, terdiri dari 34 provinsi dan kurang lebih 514 kabupaten/kota, pembiayaan infrastruktur yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 8.000 triliun rupiah. Kebutuhan tersebut tidak mungkin hanya didanai dari APBN. APBN saat ini telah memiliki komitmen dari undang-undang seperti belanja pendidikan sebesar 20 persen, belanja kesehatan 5 persen, dan kewajiban lainnya seperti dana transfer, Dana Desa, dan berbagai belanja sosial.
Oleh karena itu, perlu ada terobosan pembiayaan yang kreatif di antaranya melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang sifatnya multi dimensi dan multi sektor.
“Prinsip dalam membentuk lembaga ini adalah dengan keterbatasan fiskal yang ada ke depan kita ingin lembaga ini adalah yang modern, maju, mandiri, bersaing sehat, dan berkeadilan dengan melihat dan bisa mendukung ekonomi regional maupun global,” pungkasnya. (mar)