Kastara.ID, Jakarta – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tercatat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan pendapatan terbesar kedua pada tahun 2018. Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, selama tahun 2018, BAKTI membukukan pendapatan sebesar Rp 2.989 miliar.
“Sektor telekomunikasi adalah salah satu sektor penyumbang PNBP terbesar buat negara. Bahkan sebagian PNBP sektor telekomunikasi berupa PNBP Universal Service Obligation/USO, yang dipungut dari 1,25% pendapatan kotor dari operator telekomunikasi, dikelola langsung oleh BAKTI,” kata Direktur Utama BAKTI Anang Latif.
BAKTI menempati posisi nomor dua pendapatan BLU terbesar dari sekitar 224 BLU yang ada di Indonesia. Tahun 2019, BAKTI diberi target pendapatan mencapai Rp 3.168,7 miliar atau meningkat 6,0 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2018
“Sebagai BLU peringkat kedua dari jumlah dana yang dikelola setiap tahunnya, BAKTI selalu mengutamakan bagaimana layanan telekomunikasi dan internet bisa secepatnya dinikmati oleh masyarakat yang belum pernah terima sinyal sebelumnya dengan kualitas yang memadai,” tutur Anang Latif.
Anang menjelaskan, tugas utama BAKTI untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Bahkan, BLU di bawah Kementerian Kominfo itu berupaya untuk menghadirkan layanan telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia.
“Mengatasi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dan perbatasan merasakan menjadi bagian dari NKRI dan merasakan juga buah pembangunan pemerintah berupa infrastruktur telekomunikasi yaitu sinyal seluler dan internet,” jelasnya.
Meski demikian, Anang menyatakan tantangan yang dihadapi oleh BAKTI sangat kompleks. Mulai dari lokasi yang sangat terpencil hingga sulit dijangkau karena akses jalan terkadang belum tersedia.
“Namun demikian hal tersebut tidak menyurutkan semangat BAKTI untuk menghadirkan sinyal untuk masyarakat,” tandasnya.
Menurut Anang, BAKTI akan terus berupaya menghadirkan layanan telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia. “BAKTI akan menghadirkan teknologi terkini untuk layanan internet cepat dengan meyiapkan jaringan Palapa Ring dan Satelit multifungsi demi pemerataan layanan,” ungkapnya.
Dalam Nota Keuangan itu, nama BAKTI masih tercatat dengan nama Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI). Peningkatan pendapatan BLU dimungkinkan karena adanya pergeseran dari Satker PNBP menjadi Satker BLU guna peningkatan layanan kepada pubik. Namun demikian, BAKTI juga telah melakukan terobosan pembiayaan dan mulai melakukan penatapan tarif untuk penggunaan Palapa Ring Barat.
Lahir pada tahun 2006, semula BAKTI bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP). Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Tugas utama BAKTI melakukan pengelolaan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. BAKTI digunakan sebagai pengganti dari BP3TI. BAKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan BAKTI dipimpin oleh Direktur Utama.
Dengan model pengelolaan BLU, memungkinkan BAKTI memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU; ada fleksibiiltas pengelolaan keuangan.
BLU dapat menggunakan pendapatannya secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara, dapat menggunakan surplus pendapatannya dalam tahun anggaran sebelumnya, serta melakukan pengelolaan sumberdaya manusia secara lebih luas, dengan tetap berlandaskan kepada prinsip dan praktek bisnis yang sehat. (rfr)