Kalsel

Kastara.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) Kisworo Dwi Cahyono mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat langsung kondisi Kalimantan Selatan. Bukan hanya untuk mengunjungi korban banjir, tapi juga melihat secara langsung kerusakan alam di Kalsel.

Saat memberikan keterangan (15/1), Kisworo menegaskan, bencana banjir yang melanda Kalsel beberapa hari terakhir bukan akibat cuaca ekstrem. Kisworo menyebut banjir terjadi karena kerusakan alam sebagai dampak pemberian izin perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Tindakan serampangan perusahaan tersebut menyebabkan ekologi di tanah Borneo rusak.

Kisworo menambahkan, Kalimantan Selatan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itulah sebabnya jangan hanya sumber daya alamnya saja yang dikuras. Walhi meminta Jokowi juga memperhatikan kondisi darurat di Kalsel yang ditimpa banyak kondisi darurat. Selain kerusakan ekologi, menurut Kisworo, di Kalsel juga terjadi konflik agraria yang luar biasa. Kisworo menyatakan, Kalsel bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Investor.

Berdasarkan catatan Walhi, di tahun 2020 sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif. Beberapa di antaranya ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi. Hal itu dipastikan merusak lingkungan. Ditambah dengan perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Kondisi kerusakan lingkungan dan ekologi di Kalsel pun semakin parah.

Kisworo menuturkan, dari total 3,7 hektar wilayah di Kalsel, hampir 50 persennya sudah diberikan izin kepada perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan daya tampung dan daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Wahli menegaskan sudah kerap mengingatkan pemerintah terkait hal itu.

Seperti diketahui sejak beberapa hari lalu, wilayah di Kalimantan Selatan dilanda bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat hingga Kamis (14/1) sebanyak 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal 2021. Sekitar 19.452 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir.

Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 34.431 jiwa. Disusul Kabupaten Banjar sebanyak 25.601 jiwa. Sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021 telah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir. (ant)