Kastara.ID, Jakarta – Strategi komunikasi publik (Kompub)yang disusun secara komprehensif perlu dirumuskan seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata. Hal ini agar pengunjung yang datang dapat memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketika mengunjungi suatu situs destinasi pariwisata.
“Inilah yang saya kira menjadi hal penting. Jadi harus kita komunikasikan supaya dari sisi government dan industri itu tetap berjalan maksimal,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo secara virtual pada Selasa (16/2).
Menurut dia, kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan diperlukan guna menciptakan prosedur yang tepat bagi para pelaku pariwisata di tengah pandemi saat ini. Dengan begitu, penularan virus COVID-19 dapat diantisipasi secara optimal oleh berbagai lembaga terkait.
“Dari komunikasi publik masyarakat jadi paham bagaimana mengikuti Prokes yang ketat untuk bisa menjalani proses kita wisata,” katanya.
Dengan melakukan hal di atas, Dirjen IKP meyakini, pariwisata sebagai pendongkrak perekonomian Indonesia dapat segera dibangkitkan kembali dari dampak negatif wabah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat merangkak naik pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam membangkitkan sektor pariwisata dalam negeri, lanjut Widodo, pemerintah telah menerbitkan banyak kebijakan yakni insentif, diskon pajak, hingga memberikan subsidi kepada para pelaku industri pariwisata dalam negeri dalam beberapa waktu lalu.
“Kita melakukan pemberian insentif pajak kepada hotel dan restoran termasuk juga subsidi,” katanya.
Widodo berharap, dengan bantuan dari pemerintah ke berbagai pelaku industri pariwisata dapat mengembangkan industri pariwisata dalam negeri. Dengan cara, mampu beradaptasi dengan aturan yang diterbitkan pemerintah yakni taat prokes ketika melakukan aktivitas di atas.
“Mari kita sambut dengan antusias. Kita kembangkan protokol kesehatan untuk bisa kita menjalankan aktivitas wisata,” pungkasnya. (ant)