Jaga Marwah KPK, Abraham Samad Enggan Jadi Menteri

Kastara.id, Yogyakarta –¬†Sosok mantan orang nomor satu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tak berminat jika ditunjuk sebagai menteri untuk kabinet pemerintahan periode mendatang, karena khawatir justru akan menurunkan marwah KPK.

“Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri. Nanti marah anak-anak KPK kalau saya menurunkan marwah lembaga itu sendiri,” kata Abraham dalam diskusi “Abraham Samad Bicara Arah Bangsa ke depan dengan Jurnalis Jogja” di Yogyakarta, Minggu (15/4) malam.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad khawatir jika akhirnya menerima tawaran sebagai menteri akan banyak orang-orang KPK yang tersinggung. Dirinya merasa memiliki kewajiban menjaga marwah serta kredibilitas lembaga yang namanya dianggap telah melekat pada dirinya itu.

Baca Juga:  OTT Kepala Daerah Berulang, Praja IPDN Harus Pahami Perencanaan Anggaran

Abraham juga menilai, posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

“Saya pernah menangkap orang yang dalam status menteri tiga orang, Suryadharma Ali, Andi Alfian Mallarangeng, dan Menteri ESDM Jero Wacik, semuanya (saat itu) menteri aktif. Itu fakta bahwa posisi KPK itu lebih di atas menteri,” katanya.

Menurut Abraham, komitmen untuk tidak tergiur menjadi menteri dimaksudkan agar para anggota KPK tetap memiliki semangat serta kebanggaan bahwa lembaga itu luar biasa.

Abraham juga mengaku pernah menolak mentah-mentah tawaran sejumlah partai politik (parpol) yang ingin mengusung dirinya menjadi calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Baca Juga:  OTT Kepala Daerah Berulang, Praja IPDN Harus Pahami Perencanaan Anggaran

“Kalau Abraham Samad `an sich` bukan siapa-siapa, tetapi ada sesuatu yang melekat pada diri saya yang harus saya jaga marwahnya,” ujarnya.

Namun di sisi lain, Abraham mengaku siap jika suatu saat mendapat amanah sebagai calon wakil presiden, calon presiden, atau kembali menjadi Ketua KPK. Bahkan, sudah ada dua parpol yang mendekati dirinya terkait Pilpres 2019.

“Apa pun amanah yang diberikan rakyat kepada saya maka itu menjadi kewajiban konstitusi saya. Tidak satu pun warga negara yang ketika diberi amanah dia menolaknya. Kalau dia menolak berarti dia lari dari tugas dan itu pantangan bagi saya,” tandasnya. (npm)