Kastara.ID, Jakarta – Sejumlah daerah di Indonesia telah memasuki fase transisi menuju new normal dalam menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Namun jumlah kasus terkonfirmasi terus meningkat setiap harinya dalam jumlah yang sangat tinggi. Berbagai solusi tidak dapat menunggu lagi, demi segera tuntasnya masalah Covid-19 di Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengemukakan hal ini dalam keterangan persnya, Selasa (16/6). Pertambahan kasus Covid-19 per Senin (15/6) pukul 12.00 WIB, sejumlah 1017 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi saat ini sejumlah 39.294 kasus dari hasil pemeriksaan 8776 spesimen.
“Komisi VII DPR RI telah menginisiasi rapat gabungan antara Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi IX untuk mendesak Menristek/Kepala BRIN RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian RI dan Menteri BUMN RI untuk meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam percepatan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia, khususnya dalam mempercepat produksi alat kesehatan dalam negeri per tanggal 5 Mei 2020 lalu,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, lanjutnya, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi IX juga mendesak Menristek/Kepala BRIN RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian RI, dan Menteri BUMN RI, hingga Kepala BPPT, Kepala LIPI, Kepala LAPAN dan Direktur LBM Ejjkman untuk segera mempercepat realisasi produksi massal alat pendeteksi Covid-19, yaitu PCR Test Kit, Test Kit berbasis RT Lamp Turbidimetri, dan Kolorimetri, serta non PCR Rapid Diagnostic Kit (RDT): Ventilator, Mobile BSL-2 Laboratory, Powered Air Purifying Respirator, dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mempercepat implementasi penanganan Covid-19.
Semua itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020. Pada Juni 2020, direncanakan 40.000 RDT kit untuk didistribusikan diantaranya ke rumah sakit-rumah sakit. Pada Juli-Agustus 2020, ditargetkan 100.000–500.000 perangkat RDT yang akan diproduksi massal oleh PT Hepatika Mataram, BPPT, dan industri lain. Melihat kenyataan di lapangan saat ini, kata Dyah, Pemerintah harus mendistribusikan segera alat rapid test yang sudah teruji dan berizin edar ke wilayah yang kasus Covid-19-nya masih tinggi, seperti Jawa Timur.
“Memperbanyak test saat ini sangatlah penting, karena dalam memasuki new normal, yang perlu dihindari adalah penyebaran massal. Dengan test massal yang lebih banyak dan cepat, maka mereka yang terdeteksi terpapar virus Corona dapat segera diisolasi dan ditangani sehingga tidak menyebar dan menular luas. Penyebaran virus Corona ini sangat mungkin dilakukan oleh mereka yang tergolong carrier, namun tidak menunjukkan gejala apa-apa, maka salah satu langkah konkrit adalah melakukan lebih banyak testing agar dapat mendeteksi dengan baik,” tandas Anggota BKSAP DPR RI ini.
Adapun mengenai vaksin, alumni Imperial College London ini meneruskan pendapatnya, Indonesia perlu meningkatkan riset dan bekerja sama dengan negara sahabat dalam memproduksi vaksin. Saat ini, uji klinis vaksin Covid-19 yang pertama dilakukan atas kerja sama BUMN Bio Farma dengan perusahaan biofarmasi dari China, Sinovac. Sementara uji klinis vaksin yang kedua akan dilaksanakan PT Kalbe Farma Tbk bersama perusahaan asal Korea Selatan yang keduanya berlangsung pada Juni 2020.
Dyah mengapresiasi kinerja ini, namun tetap menganjurkan untuk dilakukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas negara/institusi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selain PCR test kit dan vaksin, Dyah menyatakan bahwa ventilator merupakan salah satu alat yang sangat penting tersedia di Indonesia. BPPT, dalam memproduksi ventilator, telah mengadopsi desain open source yang dikembangkan di Eropa dengan modifikasi sesuai material dan komponen yang ada di pasar lokal.
Ditambahkan legislator dapil Jawa Timur 10 ini, ventilator ini sudah melalui uji coba dan telah berizin edar untuk dapat digunakan di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Ia mengapresiasi kabar baik ini, yang merupakan buah dari koordinasi DPR RI dan sejumlah kementerian terkait pada 5 Mei 2020 lalu. Sama halnya dengan rapid test, Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI ini juga mendesak agar ventilator ini dapat segera didistribusikan ke wilayah-wilayah yang tergolong masih memiliki kasus yang tinggi. (rso)