Kastara.id, Jakarta – Semua pihak diharapkan dapat mengantisipasi hoax atau berita bohong, dan isu Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2018.
“Petakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (16/10).
Mendagri mengimbau, pemerintah daerah (Pemda) dapat bersinergi dengan ahli Informasi dan Teknologi (IT), untuk memblokir media abal-abal atau tidak jelas, yang sering menebar fitnah dan kebohongan.
“Kami mendorong pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional, untuk sosialisasi pilkada yang bermartabat,” tegasnya.
Mendagri meminta para calon kepala daerah agar gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada.
“Penyelenggara bersama pemerintah harus rangkul tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN,” ungkapnya.
Mendagri juga menilai harus ada sanksi nyata terhadap ASN yang tidak netral dalam pilkada. “Ini sebagai shock therapy bagi ASN lainnya,” tambahnya. (npm)