Pilpres: Pro Reformasi Versus Orde Baru

Reformasi vs Orde Baru
Oleh: Erros Djarot

Memasuki bulan kedua masa kampanye, Prabowo-Sandi agaknya tetap memilih untuk membiarkan partai-partai koalisinya menyampaikan tentang visi misi pasangan Capres nomor 2 ini, sebagaimana rumusan selera versi mereka sendiri. Salah satu yang mengejutkan ketika seorang petinggi Partai Berkarya (Mbak Titiek) menegaskan dan bahkan menjanjikan bahwa bila pasangan Prabowo-Sandi menang, mengembalikan Indonesia ke zaman Soeharto merupakan keniscayaan. Pernyataan ini dilansir oleh banyak media dan sampai saat ini belum ada bantahan dari pihak Prabowo-Sandi.

Bila pernyataan ini merupakan hal yang dibenarkan oleh pasangan Prabowo-Sandi, maka bacaan sederhananya; misi politik pasangan ini salah satunya adalah mengembalikan era kepemimpinan Pak Harto saat kemenangan dapat mereka raih. Apakah memang demikian misi politik dari pasangan Prabowo-Sandi? Hal ini tentunya masih menjadi suatu pertanyaan. Tapi karena yang melansir adalah ‘orang dekat’-nya Prabowo (‘keluarga’), publik bisa jadi menerimanya sebagai pernyataan yang sudah disepakati dan direstui Prabowo untuk dilansir.

Bila demikian halnya, Prabowo-Sandi telah rela dan bersepakat untuk maju sebagai capres mewakili visi dan misi sebagaimana yang pernah dicanangkan Orde Baru. Baik dalam kehidupan bernegara di bidang ekonomi ala Orde Baru, maupun di bidang politik dan sosial budaya. Dengan kata lain, Prabowo-Sandi memang memposisikan sebagai pemimpin dari barisan yang mewakili semangat Orde Baru, dan siap berhadapan dengan kelompok dan barisan rakyat pro Reformasi. Bacaan ini tentunya hasil dari kesimpulan lewat kacamata dan jendela politik.

Baca Juga:  Urgensi Menegakkan Prinsip-Prinsip Good Governance

Apakah pilihan ini menguntungkan buat pasangan Prabowo-Sandi atau, atau sebaliknya sangat merugikan? Kalau rakyat teryakini dengan isi selebaran berbagai poster yang bertuliskan ucapan pak Harto “Enak Jamanku to…?!”, bisa saja pilihan ini menjadi menguntungkan. Kalau kemenangan pada pilpres kali ini, memang menjadi segala-galanya bagi Prabowo. Bahwa dengan strategi yang dipilih ini, rakyat benar-benar akan terbelah menjadi dua kelompok besar; yang pro era Reformasi dan pro era Orde Baru, bukan yang menjadi skala prioritas utama.

Pembelahan rakyat menjadi dua kubu yang pasti akan saling berhadapan dan disengaja didesain melalui rancang bangun politik ini, bila menjadi pilihan dari pasangan Capres no. 2, maka menjadi suatu misi politik yang sangat serius untuk direspons. Setidaknya, sikap menolak era Reformasi dan tekad mensukseskan misi politik kembali ke zaman Orde Baru ini, perlu dipertegas kebenaran dan tidaknya oleh Pasangan Capres nomer urut dua ini.

Baca Juga:  PPP Pimpinan Humprey Resmi Dukung Prabowo-Sandi

Setidaknya masyarakat menunggu apa kata Prabowo akan pernyataan mantan istrinya ini? Tanpa penjelasan Prabowo, tidak salah bila SBY misalnya, mempertanyakan dengan serius; mana visi-misi dan program pasangan Capres no. 2 ini? Mau dibangun seperti apa dan ke mana mau dibawa kalau menang dan berkuasa nanti?

Memilih jalan politik kembali ke zaman Soeharto berkuasa, jelas akan membuat sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam gerakan pro Reformasi merasa terkhianati. Dan ketika para pimpinan dua kubu ini tidak dapat meredam emosi, hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Dan bila ini yang dijadikan platform politik berpilpres ria, hanya ada satu elemen bangsa yang dapat mengatasi kekacauan yang terjadi. Ketika kaum sipil tak becus menjalankan amanat berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat kemerdekaan; maka kelompok militer akan mengendalikannya hingga situasi aman terkendali dan dikendalikan pihak militer tercapai.

Baca Juga:  Urgensi Menegakkan Prinsip-Prinsip Good Governance

Bila hal ini yang diinginkan oleh para petinggi komunitas politik sipil; yah… memang nasib rakyat bangsa ini yang apes terus. Pilpres yang diharapkan dapat menyuguhkan program dan gerak pembangunan yang membuat kehidupan menjadi lebih aman dan nyaman, akan menghasilkan hal yang sebaliknya bila para pimpinan partai politik sebagai representasi penguasa sipil, tidak pernah mempunyai kejelasan dan tonjolan peningkatan kualitas dalam bobot kenegarawanan sebagaimana harapan!

Berhenti eker-ekeran dalam satu koalisi dan satu keluarga bangsa, merupakan pilihan satu-satunya untuk menciptakan suasana kondusif bagi peningkatan mutu kita sebagai bangsa. Ribut saling menjelekkan dan pandai saling jegal tanpa pernah berpikir untuk melakukan dan menggalang konsolidasi kekuatan nasional, walau dalam perbedaan pilihan jalan politik, merupakan penyakit akut para politisi kita sekarang ini. Padahal semua bertujuan satu: Menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan; dan masyarakat yang berkeadilan dalam kesejahteraan!

Semoga dalam pilpres kali ini, embrio akan lahirnya para negarawan bisa terselenggara. Kecuali memang sudah terlanjur dan nyaman hidup sebagai politisi kelas tikus dan coro! Semoga tidak demikian…, amin. (*/watyutink)

*Budayawan