Kastara.ID, Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS yang merugikan negara Rp 8 triliun.
“Hal itu diduga akan mempercepat reshuffle kabinet. Presiden Jokowi setidaknya mendapat justifikasi untuk me-reshuffle Menkominfo dan menteri lainnya dari Nasdem,” ungkap Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rabu (17/5) siang.
Jamil berharapan, reshuffle yang dilakukan bukanlah atas pertimbangan politis semata. Pengganti Johnny G Plate haruslah sosok yang mumpuni di bidang komunikasi dan informatika.
“Pengganti Johnny G Plate diharapkan sosok yang berlatar belakang kepakaran komunikasi. Hal itu dimaksudkan agar Menkominfo yang baru tak perlu waktu lama untuk memahami tugas dan fungsi kominfo. Dengan begitu, menteri yang baru dapat langsung melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Selain itu, Menkominfo yang baru diharapkan dapat merumuskan sistem komunikasi Indonesia. Sistem ini sudah tidak ada sejak Indonesia memasuki era reformasi.
“Hal itu sangat urgent mengingat strategisnya sistem komunikasi Indonesia. Tanpa adanya sistem komunikasi Indonesia, tentunya informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya tidak akan berjalan lancar. Padahal setiap keputusan diperlukan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat,” imbuh pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Karena itu, diperlukan menteri yang memahami filosofis, prinsip, dan implementasi sistem komunikasi. Orang seperti ini idealnya berlatar belakang komunikasi.
“Jadi, Jokowi idealnya memilih pengganti Johnny G Plate sosok yang memahami komunikasi, khususnya sistem komunikasi. Sosok menteri seperti ini diharapkan dapat melahirkan sistem komunikasi Indonesia yang sesuai dengan semangat otonomi daerah dan sistem demokrasi yang berlaku sejak reformasi dikumandangkan,” tandasnya.
Kalau hal itu terwujud, maka Jokowi melalui menterinya bakal menghasilkan yang monumental. “Prestasi seperti ini yang harus dilakukan agar setiap kementerian menghasilkan yang monumental. Hal seperti ini yang akan dikenang rakyat Indonesia, bukan sekadar kerja-kerja rutinitas yang hasilnya dapat dilakukan orang kebanyakan,” pungkasnya. (dwi)