Kastara.id, Makkah – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membeberkan 10 inovasi penyelenggaraan haji 2018 saat rapat koordinasi bersama Tim Pengawasan DPR RI. Sepuluh inovasi ini menurutnya merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Hotel Anwar Al Aseel, Mahbas Jin, Makkah, Arab Saudi, Jumat (17/8) sore itu dihadiri delegasi Amirul Hajj, Konsultan Ibadah, dan pejabat Eselon 1 dan 2 Kemenag. Tim Pengawasan DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, beranggotakan Komisi VIII (Agama) Komisi V (Perhubungan), dan IX (Kesehatan).

Kesepuluh inovasi tersebut menurut Menag yakni pertama, percepatan keimigrasian, kedua, QR Code pada gelang jemaah untuk memudahkan identifikasi jemaah dengan menggunakan aplikasi Haji Pintar.

Ketiga, penyewaan full musim untuk sebagian hotel di Madinah (akomodasi). Keempat, bumbu masakan dan juru masak dari Indonesia pada katering haji. Dan kelima, katering Makkah.
“Ada penambahan katering di Makkah dari 25 kali menjadi 40 kali,” jelas Menag.

Keenam, tanda paspor dan koper untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan. Ketujuh, pengalihan porsi ahli waris. “Pengalihan nomor porsi jemaah yang wafat ke ahli waris,” jelasnya.

Kedelapan, kata Menag, pencetakan visa. “Kali ini pencetakan visa bisa dilakukan langsung o?eh Kemenag,” ujarnya. Kesembilan, Konsultan Ibadah. “Kami siapkan Konsultan Ibadah di setiap sektor. Ini untuk memperkuat manasik haji dan wawasan perhajian jemaah,” ungkapnya.

Terakhir, kesepuluh, pembentukan Pembentukan Tim Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH). “Tim ini difokuskan untuk menambah layanan kesehatan jemaah pada masa puncak,” pungkas Menag.

Sementara menurut Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong mengungkapkan sejumlah perbaikan ke depan dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. “Kami juga mengimbau agar ada penambahan jumlah petugas haji di berbagai sektor,” lanjutnya.

Namun demikian pihaknya mengaku akan mengevaluasi efektifitas tenaga petugas berdasarkan tugas dan fungsi. “Nanti pascahaji akan kita evaluasi berdasarkan tupoksinya,” tandas Ali Taher. Sedang Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Sadzali mengapresiasi sejumlah inovasi penyelenggaraan haji tahun ini. (put)