Beranda Headline Laporan Reses DPD RI: Dari Pilkada, Banjir, Tax Amnesty, Hingga E-KTP

Laporan Reses DPD RI: Dari Pilkada, Banjir, Tax Amnesty, Hingga E-KTP

Kastara.id, Jakarta – Usai menjalani masa reses, DPD RI telah melaksanakan sidang paripurna ke-4 masa sidang II Tahun 2016-2017. Sidang ini (17/11) merupakan agenda laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan di 33 provinsi. Dari hasil reses Anggota DPD RI di daerah, ditemukan berbagai permasalahan dari soal pelaksanaan Pilkada yang belum siap sampai penanganan banjir yang terkesan sporadis.

Dalam agenda laporan kegiatan, Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan masalah menonjol. Terutama pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang saat ini sedang memasuki masa kampanye. “Selama masa kampanye ini telah menemukan beberapa permasalahan. Adanya tuntutan kelompok masyarakat atau ulama untuk memepercepat proses hukum atas gubernur petahana atas dugaan penistaan agama,” ujar Fahira.

Berdasarkan data Bawaslu, pihaknya telah menemukan 27 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga calon pasang gubernur dan wakil. Terdapat 133 titik kampanye, dimana 66 titik terduga terjadi pelanggaran. “Untuk itu DPD mendorong pemerintah dan KPU melakukan edukasi politik kepada masyarakat agar pilkada berjalan demokratis,” kata Fahira.

Fahira juga menyoroti masalah UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Telah tercatat tebusan mencapai Rp 97,2 triliun. Namun ada beberapa catatan dari DPD, meski dinilai cukup berhasil secara penerimaan pada tahap pertama bahwa kepesertaan tax amnesty masih jauh dari harapan. “Di sisi lain masih ada masyarakat yang bingung terhadap tax amnesty karena kurangnya sosialisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Abdul Qadir Amir Hartono mengatakan bahwa di Jatim perlu adanya politik anggaran dari pemerintah pusat terutama dari perbankan untuk kepentingan petani. Saat ini, para petani masih mengalami kesulitan untuk melakukan kredit usaha. “Kredit usaha ini sangat dibutuhkan bagi UMKM,” katanya.

Abdul menambahkan masyarakat juga belum mengetahui tata cara untuk mengajukan kredit usaha sehingga banyak dari petani yang telah kehabisan dana. “Untuk itu perlu sosialisasi dari pemerintah terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal itu tentunya dapat memberikan kepastian terhadap masyarakat atas permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi DIY Hafidh Asrom menjelaskan bahwa pelakasanan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pilkada. Berdasarkan UU tersebut, di DIY jelang pilkada situasi kondusif namun perlu ada pengawasan lebih lanjut. “Untuk pilkada yang akan datang di DIY, saat ini masih berjalan kondusif,” katanya.

Hafidh justru menyoroti permasalahan sampah yang saat ini meresahkan. Tentunya perlu adanya pengelolan sampah terpadu agar DIY bebas dari sampah. “Kita perlu ada pengelolan sampah terpadu untuk mengatasi permasalahan sampah di DIY,” ujarnya.

Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menilai permasalahan yang timbul di Jateng yaitu masih banyak warga di Salatiga yang belum mempunyai E-KTP. Padahal program E-KTP sudah berjalan sudah lama namun sampai saat ini belum ada solusi. “Bagaimana dengan WNI yang kerja di luar negeri. Pasti mereka belum mempunyai E-KTP,” kata Denty.

Selain itu, Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni membeberkan permasalahan yang terjadi di Jabar. Terutama masalah banjir yang saat ini meresahkan warga, khususnya di Bandung. “Banjir ini akibat dari kerusakan dan ketidakpedulian terhadap hutan,” ujar Eni.

Tidak hanya itu, DPD juga menyoroti pembiayaan pilkada yang menggunakan APBD. Sehingga rawan dimanfaatkan oleh petahanaan. “Maka perlu anggaran dari APBN terutama pada pelaksanaan pilkada serentak nanti. Ini perlu perhatian dari DPD karena KPUD pada pemilu 2019 perlu juga menggunakan APBN,” kata Eni menyarankan. (rya)

- Advertisement -

TERBARU

Kim Jong Un Eksekusi Pedagang Valas Pasca Anjloknya Mata Uang Korut

Kastara.ID, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan telah mengeksekusi pedagang valuta asing (valas). Alasannya, mata uang Won Korea Utara anjlok terhadap...