Dokumen China Bocor Ungkap Tindakan ke Etnis Muslim di Uighur

Kastara.ID, Jakarta – Seorang anggota lembaga politik di China mengungkap dokumen internal rahasia pemerintah China ke media menunjukkan bahwa Presiden Xi Jinping memerintahkan para pejabat untuk bertindak “tanpa belas kasih” terhadap etnis minoritas Muslim di Xinjiang, Uighur.

Dokumen setebal 403 halaman yang berhasil didapat The New York Times itu juga mengungkap pidato dan arahan Xi kepada para bawahannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap populasi etnis Uighur yang sebagian besar tinggal di Xinjiang.

Salah satu pidatonya pada 2014 lalu yang juga tertulis dalam dokumen itu, Xi menyerukan “perjuangan melawan terorisme, infiltrasi, dan separatisme secara habis-habisan” menggunakan “organ kediktatoran” tanpa menunjukkan “belas kasihan sama sekali, tak lama setelah gerilyawan etnis Uighur menyerang stasiun kereta di barat daya China hingga menewaskan 31 orang.

Selama ini, China memang menjadi sorotan internasional lantaran dituding mempersekusi etnis Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Sejumlah laporan kelompok hak asasi manusia menunjukkan lebih dari satu juta warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang telah ditahan China dalam tempat penampungan layaknya kamp konsentrasi.

Dokumen itu juga menerangkan bahwa kamp-kamp penahanan berkembang pesat di Xinjiang setelah pengangkatan politikus China, Chen Quanguo, sebagai ketua baru Partai Komunis di wilayah itu pada 2016.

Dokumen bocor itu juga mengungkapkan bahwa ada ketidakpuasan dalam tubuh Partai Komunis China terkait tindakan keras pemerintah di Xinjiang.

Tak hanya itu, dokumen tersebut juga memuat panduan bagi pejabat pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari siswa yang pulang ke Xinjiang terkait anggota keluarganya yang hilang atau ditahan di kamp.

Pejabat diinstruksikan untuk mengatakan kepada para siswa bahwa anggota keluarga yang hilang telah terinfeksi “virus” pemahaman ekstremisme sehingga perlu dirawat “sebelum penyakit kecil itu menjadi serius”.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri China dan pemerintah daerah Xinjiang belum menanggapi pertanyaan terkait isi dokumen yang bocor tersebut, seperti dikutip di AFP. (rso)