Pejabat Kemensos dan Pihak Swasta Terkait Korupsi Bansos Diperiksa KPK

Kastara.ID, Jakarta – Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyatakan, pihaknya memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan pihak swasta Harry Sidabuke terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Jabodetabek di Kementerian Sosial.

“Penyidik menggali pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan proyek Bansos di Kemensos Tahun 2020,” kata Ali pada Jumat (18/12).

Lembaga antirasuah sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara. Ia diduga menerima uang senilai total Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19. Uang itu diduga untuk keperluan pribadi Juliari.

KPK menduga ada kesepakatan imbalan atau fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus, di mana fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Atas perbuatannya, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (ant)