Jamiluddin Ritonga: Komunikasi Publik Pemerintah Harus Diubah

Kastara.ID, Jakarta – Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menyoroti masalah komunikasi publik dalam rapat terbatas, Jumat (16/7) lalu. Jokowi meminta agar komunikasi pemerintah kepada masyarakat mampu melahirkan optimisme dan ketenangan.

“Penilaian Jokowi itu benar, karena komunikasi publik yang berkaitan dengan Covid-19 selama ini jauh dari pesan-pesan yang berisi optimisme dan ketenangan. Komunikasi ala pemerintah lebih dominan berisi pesan-pesan yang memuat kepentingannya daripada kepentingan masyarakat,” ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dsri Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Senin (19/7) pagi.

Akibatnya, komunikasi yang dikembangkan lebih banyak berisi paksaan, baik berupa sanksi, ancaman, kekhawatiran, atau ketakutan. Menurut Jamil, penyampaian pesan-pesan semacam ini disebut komunikasi koersif.

“Komunikasi koersif semakin banyak mengemuka sejak pemerintah memberlakukan PPKM Darurat se-Jawa – Bali. Pesan-pesan yang memuat sanksi dan ancaman begitu dominan sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dan dirundung ketakutan,” jelasnya.

Padahal, dalam berbagai riset menunjukkan, pesan-pesan menakutkan (koersif) tidak efektif digunakan kepada khalayak yang mengalami situasi krisis. Khalayak seperti ini dalam jangka panjang sudah hilang rasa takutnya.

Jadi, kepada khalayak seperti itu diberikan pesan-pesan koersif justru akan menjadi bumerang. Publik akan melakukan perlawanan demi mempertahankan hidup dan kehidupannya.

“Pesan-pesan seperti itu semakin tidak efektif karena disampaikan oleh orang yang tidak kredibel. Suka tidak suka, kredibilitas pemerintah pusat, terutama yang bertanggung jawab menangani PPKM Darurat, bukanlah sosok yang dipercaya masyarakat,” ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Akibatnya, pesan-pesan koersif yang disampaikan pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat. Sebagian masyarakat akhirnya lebih mempercayai pesan-pesan terkait Covid-19 dari teman, keluarga, atau media sosial.

“Karena itu, komunikasi publik pemerintah harus diubah dari koersif ke persuasif dengan mengedepankan pendekatan komunikasi bottom-up. Melalui komunikasi semacam ini, pemerintah lebih mengedepankan kebutuhan rakyatnya daripada kepentingannya,” kata penulis buku Riset Kehumasan ini.

Pendekatan semacam itu dengan sendirinya lebih memanusiawikan masyarakat. “Masyarakat akan menjadi lebih nyaman karena kebutuhannya diperhatikan,” kata Jamil.

Tentu pesan-pesan persuasif itu akan semakin efektif bila disampaikan orang yang kredibel. Masalahnya, sosok seperti ini yang sekarang langka di pemerintah pusat.

“Kiranya itu menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi untuk mendapatkan sosok yang kredibel menyampaikan pesan-pesan persuasif terkait Covid-19. Semoga Jokowi menemukan sosok tersebut!” pungkas Jamil. (dwi)