Kastara.id, Jakarta – Apa yang sudah dicapai pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla layak mendapat apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai dalam membangun bangsa selama 2 tahun ini. Demikian tanggapan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad melalui keterangan pers yang diterima redaksi kastara.id, Jumat (19/8).
Namun demikian, Senator asal Nusa Tenggara Barat ini memberi catatan atas pidato kenegaraan tersebut.
Pertama, mengenai Status Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut hemat Faourk, masih menjadi tanda tanya tentang paparan pemerintah terkait peserta JKN sejumlah 170 juta atau kurang lebih sebesar 68 %. Selama melakukan kunjungan kerja (kunker), Farouk melihat rata-rata 30-35% yang memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau pelayanan gratis dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJKS), itu pun jika kelurahan lebih kecil lagi.
Kedua, mengenai Pemberdayaan TKI. Ada 23.651 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang dilakukan terhadap mereka? Yang belum diungkap jumlah jenazah TKI yang kembali?
Ketiga, soal RAPBN yang menurun tapi sesungguhnya sudah realistik. Target penerimaan pajak juga demikian. Presiden berkomitmen untuk tegakkan hukum pajak. Perlu didukung, tapi harus dijamin petugas pajak profesional dan amanah, jangan karena kejar target wajib pajak di-“obok-obok” secara semena-mena.
Keempat, mengenai Fokus Percepatan Infrastruktur. Selama ini pemerintah bukan saja memprogramkan pembangunan infrastruktur tetapi juga konektivitas. Kita harapkan diprioritaskan pada wilayah Timur dan daerah kepulauan.
Kelima, soal perbaikan data kependudukan. Agar bisa menjamin program-program untuk keluarga miskin tepat sasaran, pemerintah akan memperbaiki data. Patut didukung karena di situ sumber permasalahan kesemrawutan program BPJS (KIS), KIP, raskin, dan sebagainya. Pemutakhiran data harus dilakukan perangkat desa sebagai ujung tombak. (007)