Panglima TNI

Kastara.ID, Jakarta – Hingga kini DPR RI belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Padahal, Jenderal Andika Perkasa bakalnpurna tugas pada 21 Desember 2022.

Hal itu disoroti M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta dalam kesempatan menyampaikan pendapatnya kepada Kastara.ID, Sabtu (19/11) pagi.

Jamil mengungkapkan, dilihat dari profesionalisme kemiliteran, tiga kepala staf angkatan seharusnya sudah memenuhi kriteria kelayakan. Sebab, ketiganya sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang militer. Ketiganya juga sudah memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas sehingga terpilih menjadi kepada staf angkatan.

“Karena itu, Laksamana Yudo Margono (KSAL), Jenderal Dudung Abdurachman (KSAD), dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU) dengan sendirinya layak menjadi Panglima TNI. Mereka bertiga tidak perlu lagi dipertanyakan profesionalismenya di bidang militer,” tandas Jamil.

Hanya saja, untuk menjadi Panglima TNI juga ditentukan atas pertimbangan politis dan kebutuhan. Dua hal ini kerap membuat ada kepala staf angkatan yang tidak terpilih menjadi Panglima TNI.

“Dari sisi politis, Yudo, Dudung, dan Fadjar sebenarnya sudah teruji. Ketiganya selama menjadi kepada staf angkatan cukup loyal terhadap presiden. Tidak terlihat ada indikasi di antara tiga kepala staf angkatan itu yang secara politis bertentangan dengan Presiden Jokowi,” imbuh pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Hanya saja, Presiden tinggal memilih mana dari tiga kepala staf angkatan itu yang membuatnya paling nyaman. Di sinilah faktor kedekatan menjadi penentu terpilihnya salah satu kepala staf angkatan tersebut. Subjektivitas presiden menjadi sangat tinggi dalam memutuskan siapa yang akan diajukan menjadi Panglima TNI ke DPR.

“Sementara faktor kebutuhan, tampaknya lebih objektif. Hal ini lebih terukur sehingga lebih mudah dijelaskan kelayakan memilih Panglima TNI,” jelasnya.

Jamil menambahkan, hingga saat ini upaya memperkuat poros maritim belum maksimal. Padahal, Presiden Jokowi berjanji akan membangun kedaulatan, kedigdayaan, dan kejayaan maritim Indonesia.

Selain itu, persoalan kemaritiman juga masih banyak persoalan. Perbatasan Natuna dan isu Pulau Pasir juga menjadi bagian dari masalah poros kemaritiman.

Untuk menata pertahanan kemaritiman, idealnya ditangani sosok yang memiliki basic angkatan laut.

“Untuk itu, kiranya Laksamana Yudo Margono paling pas menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Yudo diharapkan dapat mewujudkan pertahanan kemaritiman yang tangguh sebagaimana yang dijanjikan Jokowi kepada rakyat Indonesia,” pungkas Jamil. (dwi)