Kastara.ID, Manokwari – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari, Papua Barat, pada Rabu (19/12). Pada kesempatan tersebut Menkeu mengungkapkan bahwa pembangunan gedung ini adalah upaya Kemenkeu untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat.
“Saya ucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada bapak Gubernur dan jajarannya. Kami bersyukur bisa meresmikan Gedung Keuangan Negara. Semoga ini menjadi sinergi, hubungan baik serta pelayanan ke seluruh stakeholder bisa ditingkatkan,” ujar Menkeu di hadapan Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari, dan Kepala Polisi Daerah Papua Barat.
Menkeu juga menjelaskan APBN sebagai instrumen fiskal yang mempunyai fungsi penting, tidak hanya untuk memajukan kesejahteraan rakyat tetapi juga sebagai penggerak pemerintahan di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019, Menkeu menginformasikan Provinsi Papua Barat akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp 28,34 triliun baik dari anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), dana Transfer ke Daerah, dan Dana Desa.
“Kita berharap dengan alokasi dana tersebut bisa menjadi faktor pendorong kemajuan di Provinsi Papua Barat baik infrastruktur fisik dan sosial,” harapnya.
Selanjutnya, Menkeu juga memaparkan mengenai alokasi Transfer ke Daerah yang akan diterima oleh Papua Barat. Dana-dana tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 8,3 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 4,3 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp4 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 1,85 triliun, Dana Desa Rp 1,52 triliun, DAK non-fisik Rp 855.4 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 63,3 miliar.
“Saya berharap seluruh dana tersebut dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua Barat,” pesan Menkeu.
Terakhir, menjelang akhir tahun serta menyambut tahun baru 2019, ia berpesan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan belanja dengan baik serta meningkatkan pelaksanaan anggaran 2019. Menkeu mengingatkan tanggal 1 Januari mungkin tanggal merah, tapi APBN sudah mulai bekerja untuk rakyat.
Tak lupa ia kembali menegaskan bahwa Kemenkeu tidak hanya fokus membangun gedung yang baik tapi Kemenkeu juga bekerja keras membangun sistem dan birokrasi yang bebas korupsi dan bersih melayani.
“(Saya) Berharap dengan Kemenkeu hadir di seluruh pelosok Indonesia, kami ingin menjadi partner pemda yang setia melayani dan ikut terus mendorong pembangunan di daerah,” tukasnya. (mar)