SBY(antaranews.com)

Kastara.ID, Jakarta – Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu turun gunung untuk mengingatkan elite politik dalam mengarungi tahun politik, khususnya terkait capres dan cawapres.

Hal itu diungkapkan M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Sabtu (20/5) siang.

Menurut Jamil, SBY setidaknya dapat menjelaskan peran apa yang idealnya diambil seorang presiden dalam Pileg dan Pilpres 2024 agar tidak memunculkan kegaduhan. “Peran itu perlu diketahui semua elite bangsa, khususnya Presiden Joko Widodo, agar kesan cawe-cawe tak lagi mengemuka,” ungkapnya.

Ditambahkannya, SBY dapat menjelaskan makna kepala pemerintahan dan kepala negara dalam pemilu. Dengan penjelasan itu akan diketahui apa layak presiden cawe-cawe dalam menentukan capres dan cawapres..

“SBY juga dapat menjelaskan kaitan cawe-cawe dengan kemungkinan pemilu yang jujur dan adil. Apa dimungkinkan pemilu yang jujur dan adil dapat dilaksanakan bila Presiden cawe-cawe dalam pemilu, khususnya capres,” tandas Jamil lagi.

Jamil juga mengatakan, hal seperti itu seyogyanya disampaikan juga oleh Megawsti Soekarnoputri. “Dengan begitu, akan diperoleh pemahaman yang sama tentang peran presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam pemilu,” imbuhnya.

Dikatakan Jamil, pandangan dan pengalaman yang sama perlu juga disampaikan oleh para mantan wakil presiden. Mereka dapat dengan transparan menyampaikan peran presiden dalam pemilu agar pemilu yang jujur dan adil dapat dipenuhi.

“Kalau hal itu dapat diwujudkan, barulah anak bangsa yakin pemilu akan berjalan jujur dan adil. Namun kalau pimpinan negeri tetap cawe-cawe, bagaimana anak bangsa percaya pemilu akan berlangsung jujur dan adil,” jelas pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Jadi, SBY, Megawati, dan mantan wakil presiden sudah saatnya turun gunung menjelaskan peran presiden dalam pemilu. “Dengan begitu, pemilu mendatang diharapkan tidak memunculkan kegaduhan yang berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara,” pungkasnya. (dwi)