Kastara.ID, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution menyakini pihak swasta bakal tertarik bergabung dengan pemerintah dalam upaya membangun ibukota baru. Darmin menyatakan saat ini beberapa pihak swasta masih menunggu kepastian lokasi ibu kota baru. Meski demikian Darmin menegaskan, prosesnya masih belum pada penentuan lokasi. Saat ini prosesnya mash pada tahap identifikasi lahan.
Usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8), Darmin menyebut rencana pemindahan ibukota tidak dibahas dalam rapat dengan presiden. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menjelaskan rapat tersebut hanya membahas tanah obyek reformasi agraria (TORA).
Sebelumnya saat menyampaikan pidato di depan Sidang Umum MPR di Kompleks Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8), menyampaikan bakal memindahkan ibukota negara ke Kalimantan. Menurut Jokowi, pemindahan ibukota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. Selain itu pemindahan ini sebagai representasi kemajuan bangsa.
Sementara itu anggota Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo menyatakan tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota. Bambang mengatakan, pemindahan ibukota tidak perlu dan hanya sekedar pencitraan saja. Bambang juga menyebut rencana itu hanya membuang-buang uang negara dan berpotensi menimbulkan pemborosan.
Saat berbicara pada Selasa (20/8), Bambang menilai infrastruktur, terutama transportasi di kawasan calon ibu kota masih belum memadai. Sebaiknya menurut Bambang, pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bambang mencontohkan kebutuhan pangan di Indonesia yang masih mahal. Bahkan harga kebutuhan pokok di Indonesia dirasa lebih mahal daripada di Arab Saudi. (rya)