Sri Sultan: Bhineka Tunggal Ika Bukan Sekadar Simbol Negara

Kastara.id, Yoyakarta – Sri Sultan Hamengkubowono X mengatakan, siapa pun presidennya yang terpilih pada 2019 nanti harus dihormati dan dihargai karena itu sudah menjadi pilhan rakyat. Di sisi lain, presiden yang terpilih harus pula merangkul semua partai dan pendukung.  Sebab begitu presiden terpilih dia adalah milik rakyat.

Hal itu dikatakan Sri Sultan Hamengkubowo X dalam sambutannya di hadapan puluhan wartawan parlemen dan pimpinan MPR saat Press Gathering di Yogyakarta, Jumat (19/10) malam. Pembukaan dilakukan Wakil Ketua MPR Mahyudin.

”Seorang presiden tidak hanya bisa mengibarkan benderanya sendiri, tapi pemimpin harus bisa mengibarkan bendera yang lain. Bagaimana seorang pemimpin yang berkuasa merasa tidak berkuasa, karena kekuasaan sepenuhnya diabdikan untuk rakyatnya,” kata Sri Sultan.

Hanya dengan dasar kebersamaaan itu,  katanya, presiden memberikan ruang biar pun kecil. ”Itu harapan saya, kita selalu bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapa pun,” katanya.

Artinya, presiden sampai bupati/wali kota yang didukung partai, begitu jadi pimpinan daerah atau negara tidak membawa partainya. Harus bisa melayani semua partai, semua masyarakat. Pimpinan harus membangun komunikasi dengan partai mana pun yang ada di parlemen.

Makanya kepala daerah itu jangan lagi hanya orang yang punya duit, dan didukung partai tanpa ada kriteria tertentu. Soal ini, dirinya sudah memberikan rekomendasi dengan berlakunya otonomi daerah. Otonomi ya otonomi, jangan ada upaya desentralistik. Tapi sebaliknya. Yang sudah otonomi daerah jangan kepala daerah menggenaralisasikan dirinya dalam kebijakan. Semua pengabdian harus dilakukan.

”Saya hanya ingin setiap pemilu itu aman dan nyaman. Masyarakat tidak punya gejolak tapi merasa nyaman, karena kampanye juga baik, bicara program, keberhasilan, bicara kegagalan, memberikan ruang lebih transparan terbuka kepada masyrakat,” jelas Sri Sultan.

Sri Sultan mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara  maritim. Maritim itu egaliter, tidak pernah bicara mayoritas, minoritas. Tapi bagaimana dari yang berbeda tetap dijaga. ”Saya berharap dua hal yang saya sampaikan apakah kita sudah sesuai dengan tujuan para founding father membangun negara ini. Kemudian kedua, bagaimana semua partai ini bisa mengikat agar Indonesia ini tidak bubar.

Sekali lagi Sri Sultan berharap pemilu legislatif dan pilpres bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Sehingga masyarakat tidak takut keluar rumah dan dapat mencari nafkah dengan aman. Pemilu yang aman juga meringankan pekerjaan aparat keamanan.

Sri Sultan juga mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam keberaganan. Menurutnya, di dalam kebersamaan membangun, dari yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu. Jika Pancasila pun bukan kesatuan Indonesia, tapi Persatuan Indonesia.

Yang bhineka sudah final karena yang berbeda-beda sudah menyatakan diri satu.  Mestinya dengan Ika itu kita pun mengakui juga yang berbeda-beda itu. Tapi kita tidak pernah diberitahu oleh para pemimpin. Selalu bicaranya, bhineka, kemajemukan, tapi tidak pernah dikatakan yang ika itu pun harus menerima perbedaan. Kalau itu yang dilakukan, berarti tidak ada mayoritas dan minoritas. Yang minoritas pun dijamin UUD.

”Jangan kita bicaranya selalu kalah menang, mayoritas minoritas. Makanya bagi saya sangat penting UUD yang sudah diamandemen lima kali itu perlu diamandemen lagi. Karena di situ Bhineka Tunggal Ika dikatakan simbol negara. Bagi saya, untuk apa kalau dia dikatakan simbol negara. Bagi saya bhineka tunggal ika itu tidak sekadar simbol negara, tapi strategi integrasi bangsa,” jelas Sri Sultan. (danu)