Kastara.id, Samarinda – Para peserta MTQ III Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diminta menjadikan Kitab Suci Alquran sebagai landasan berkehidupan. Baik secara pribadi, keluarga dan pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang sehat dan berwibawa.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri, Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, Kopri harus paham dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Dalam urusan organisasi sosial dan kemasyarakatan dan menjadi agen permbangunan birokrasi yang baik.

“Misalnya dalam mendengar aspirasi suara masyarakat, turun di rumah ibadah, mendekati masyarakat, atau nongkrong di warung kopi. Pokoknya inklusif,” kata Zudan (20/11).

Ia juga meminta kepada seluruh peserta MTQ Korpri untuk menjadikan Alquran sebagai pedoman dalam bekerja. Hal tersebut perlu dilakukan, menurut dia untuk menciptakan pelayanan masyarakat yang baik dan birokrasi bersih, sehat serta berwibawa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengingatkan agar nilai-nilai agama, termasuk ayat-ayat suci Alquran diimpelentasikan dalam bekerja di pemerintahan. Dengan begitu, pelayanan masyarakat bisa bebas pungli dan korupsi.

Mendagri juga mengatakan agar jajaran Korpri memelihara persatuan dan kesatuan. Para aparatur sipil negara (ASN) ini diminta menjaga kedamaian yang juga menjadi kebutuhan semua pihak. “Dalam setiap tindakan harus kita wujudkan dalam bentuk perdamaian yang ada dan itu inti peran kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Tjahjo.

Tjahjo berpesan, para anggota Korpri yang juga seorang muslim harus memiliki jiwa satun, bersikap lemah lembut dan pemaaf. Bila ada pihak yang dianggap telah menyakiti hati, maka cukup mendoakan mereka dan berikan ampunan agar tetap lurus ke depannya. “Hal ini harus kita pahami bahwa sebagai muslim yang cinta damai, harus menjauhi diri dari bentuk segala dendam,” ujar Tjahjo.

Selain itu, harus saling menghormati atas apa yang diinginkan masyarakat yang berbhinneka. Karena Pancasila mengajarkan bahwa implementasi nilai-nilainya itu harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pengambilan keputusan. “Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan,” katanya. (raf)