Janji Republik

Kastara.ID, Jakarta – Dalam rangka penguatan komunikasi dan membangun persepsi bersama di tahun politik, diselenggarakan Executive Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2019 dengan tema “Menjaga Janji Republik” di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/1).

“Saya berharap acara internal dari oleh dan untuk kita, dapat memperkaya perspektif dan cara bersikap dalam menjalankan tugas yang sangat penting yaitu menjaga keuangan negara dalam menjaga janji republik,” buka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu berpesan kepada eselon I dan II Kemenkeu untuk bekerja dengan hati dalam menjalankan tugas dalam rangka memenuhi Janji Republik dan juga bekerja dengan semangat karena akan menentukan hasil. Bekerja dengan hati, pikiran, dan sikap yang penuh akan memberikan hasil yang berbeda dengan yang bekerja karena sekadar bekerja.

“Yang duduk di sini adalah Eselon 2 yang merupakan top rank. Eselon 1 dan 2 yang membedakan adalah garis tangan. Tidak mungkin semua menjadi eselon 1 meskipun secara kemampuan sama. Keputusan Anda mempengaruhi Indonesia. Saya ingin semua pejabat di Kemenkeu, Anda bekerja dengan pikiran, hati, dan passion anda karena dapat menentukan hasil yang baik,” pesan Menkeu.

Menkeu menginginkan agar para peserta Executive Gathering selalu belajar agar mendapat perspektif dan dapat mengkombinasikan dengan pengalaman kerja yang telah dimiliki. Tantangan menjaga keuangan negara, pengeluaran dan belanja serta aset semakin tidak mudah.

“Pejabat Kemenkeu harus mampu menjalankan tugas dan menjadi role model masing-masing unit. Masing-masing Eselon 2 Kemenkeu bisa memimpin divisi hingga 1000 orang. Setiap jiwa ini memiliki pengaruh lebih dari 1000 orang. Apalagi Eselon 1. Mereka pengaruhnya terhadap puluhan ribu. Yang Anda pikirkan dan yang Anda rasakan memengaruhi Indonesia,” jelas Menkeu.

Fungsi sebagai Bendahara Umum Negara tidak ada artinya tanpa kepercayaan dan kredibilitas. Menkeu ingin jajaran Kemenkeu memperbaiki komitmen dan tata kelola serta kinerja.

Terkait soal profesionalisme di tahun politik, seperti diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Advokat Nusantara. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan keduanya lantaran mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank (14/10/2018).

“Di acara penutupan (IMF-World Bank) ada sedikit kejadian, Direktur IMF menunjuk jari awalnya dua, lalu dikoreksi Luhut dan Sri. Dan dengan tegas Sri menegaskan, two is for Prabowo dan one is for Jokowi,” kata Kuasa Hukum Advokat Nusantara M. Taufiqurrahman, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat (18/10/2018).

Opo tumon? (mar)