Kastara.ID, Depok – Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok menggelar acara diskusi di JPW Cafe, Grand Depok City, Selasa (21/1). Menghadirkan narasumber Imam Budi Hartono (Anggota DPRD Jawa Barat), Acep Azhari (Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan), Arif Budiman (Konsultan Pajak), Ikrafani Hilman (Sekretaris DPC PDI-P Depok), dengan moderator Hendrik Reusuki (wartawan Elshinta).
Diskusi dengan tema ”Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok”, diharapkan banyak memberikan pencerahan serta arahan bagi pembangunan Kota Depok.
Anggota DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan, menilai rendahnya serapan anggaran menimbulkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019. Menurutnya, jumlah Rp 615 miliar bukanlah nilai yang kecil. Ia menambahkan, masih dijumpainya masalah terkait, kenyamanan dan kesejahteraan di Depok dengan kondisi APBD Rp 3,5 T dinilai sulit diatasi.
Kota Depok juga mendapatkan bantuan senilai Rp 70 Miliar dari Provinsi Jawa Barat. “Permasalahan Silpa yang cukup besar bisa diselesaikan dengan cara APBD yang pro rakyat. Artinya, kalau selama ini alokasi anggaran Rp 2 M per Kelurahan itu bisa dinaikkan menjadi Rp 6 M per Kelurahan tinggal mengkalikan saja,” katanya.
“Kalau di kelurahan anggaran itu akan terpakai. Sementara kita bisa mengusahakan dari sumber lainnya seperti dari Propinsi dan Pusat yang selama ini belum digali secara maksimal,” katanya.
Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok Ikravani Hilman mengatakan bahwa Kota Depok IPM nomor tiga se-Jawa Barat. Namun, lanjutnya, kenaikannya hanya 1,7 saja bila dibandingkan di Jawa Barat 2,5. Ia menilai, selama ini masih dipertanyakan tingkat pendidikan warga Depok, harapan hidup dan standar layak hidup.
“Dibandingkan dengan Banyuwangi, Surabaya, Kulonprogo masih kalah Depok. Bayangkan, di Surabaya tiap tahun bisa menurunkan suhu 2 derajat Celcius. Kulonprogo bisa menyetop pembangunan minimarket dan yang berkembang adalah pasar tradisional serta UMKM. Apa Depok bisa seperti itu,” ujar Ikra. (*)