Kejati DKI Tahan Tiga Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Mafia Tanah di Cipayung

Kastara.ID, Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga tersangka yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus mafia tanah di Cipayung, Jakarta Timur. Ketiga tersangka adalah Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah berinisial HH, seorang notaris berinisial LD, dan pihak swasta berinisial MTT.

“Bahwa terhadap 3 (tiga) orang Tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 (dua puluh hari) ke depan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Kamis (21/7).

Kejati DKI juga menetapkan satu tersangka lain dari pihak swasta berinisial JF yang berperan bekerja sama dengan tersangka LD dalam membebaskan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung.

“Bahwa Tersangka JF dan Tersangka LD melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9 bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,” jelasnya.

Dalam pembebasan lahan tersebut, pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan Rp 1,6 juta per meter persegi. Padahal Dinas Kehutanan DKI Jakarta membayar lahan itu Rp 2,7 juta per meter persegi. Total pembelian tanah di Cipayung itu mencapai Rp 46,5 miliar.

“Total uang yang diterima pemilik lahan hanya Rp 28.729.340.317, sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para tersangka dan para pihak Rp 17.770.209.683,” bebernya.

Ketiga tersangka tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 20 Juli 2022 lantaran dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya lagi.

Pasal yang disangkakan untuk Tersangka JF adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1),  Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant)