Kastara.ID, Jakarta – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, dirinya tidak akan menjadi pimpinan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sandiaga mengakui diminta turut membantu menyelesaikan permasalahan di beberapa BUMN. Namun ia menegaskan, permintaan itu bukan tawaran untuk menjadi salah satu pimpinan BUMN, baik sebagai direktur utama (Dirut) maupun komisaris utama (Komut).
Saat menghadiri Indonesia Economic Forum 2019 di Jakarta, kemarin (20/11), Sandiaga mengatakan lebih suka berada di tengah masyarakat. Sandiaga menyebut telah menyampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tetap berada di luar BUMN. Meski demikian, ia memastikan akan selalu siap membantu pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan.
Mantan calon wakil presiden nomor urut 02 ini menilai, BUMN sebaiknya dipimpin oleh figur yang bukan berasal dari kalangan politik. Sebagai kader Partai Gerindra, Sandiaga menyadari posisinya sebaiknya tidak di dalam BUMN. Sandiaga khawatir jika memaksakan diri masuk ke BUMN akan menjadi sorotan banyak pihak, terutama para stakeholder dan rakyat. Itulah sebabnya ia memilih tetap berada di luar BUMN.
Pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ini menambahkan, pemilihan direksi BUMN harus dilakukan secara transparan. Selain itu proses seleksi, seperti tes kompetensi dan wawancara harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah selaku pemilik BUMN harus pula memastikan calon direksi tidak memiliki konflik kepentingan. Sehingga BUMN bisa dikelola secara profesional tanpa ada pengaruh politik. (ant)