Beranda Headline Berita Alokasi BLT Dana Desa Naik Jadi Rp 2,7 Juta per Keluarga

Alokasi BLT Dana Desa Naik Jadi Rp 2,7 Juta per Keluarga

Kastara.ID, Jakarta – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, alokasi bansos tunai (BLT) Dana Desa akan meningkat dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,7 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Begitu pula dengan jangka waktu pemberian BLT Dana Desa akan bertambah dari tiga bulan menjadi enam bulan selama masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Pemberian BLT dari Dana Desa yang diterima masyarakat desa akan tetap sebesar Rp 600 ribu per penerima per bulan pada tiga bulan pertama. Namun, pada tiga bulan selanjutnya, masing-masing penerima akan mendapat tambahan BLT sebesar Rp 300 ribu per bulan. Secara total, BLT yang diterima warga desa mencapai Rp 2,7 juta.

“Hal ini dalam rangka memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes, termasuk memperluas cakupan keluarga penerima manfaat,” ungkap Astera dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5).

Bersamaan dengan peningkatan alokasi BLT dari Dana Desa kepada masyarakat, maka total anggaran program akan meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun. PMK juga menghapus batas maksimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT Desa. Sebelumnya, alokasi anggaran untuk BLT hanya sebesar 25 persen bagi desa yang memiliki Dana Desa di bawah Rp 800 juta per tahun. Sementara, desa yang memiliki anggaran Dana Desa sebesar Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar maksimal hanya boleh mengalokasikan 30 persen dananya untuk BLT.

Sedangkan desa yang dananya lebih dari Rp 1,2 miliar bisa memberi 35 persen alokasi untuk BLT. Tak hanya itu, PMK juga menghapus sanksi kepada pemerintah desa yang tidak melaksanakan pemberian BLT dari Dana Desa karena hasil musyawarah desa khusus (musdesus) menyatakan tidak terdapat calon BLT yang memenuhi kriteria pemberian bantuan di desa.

Di sisi lain, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penyaluran BLT dari Dana Desa bisa lebih cepat sampai ke tangan masyarakat, PMK juga mengubah ketentuan pengajuan dan pencairan dana dari Kementerian Keuangan ke pemerintah desa.

Rinciannya, penyaluran Dana Desa tahap pertama tidak lagi mensyaratkan penerbitan peraturan desa mengenai APBDes. Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap pertama hanya membutuhkan peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang penetapan rincian Dana Desa.

Kemudian, persyaratan penyaluran Dana Desa tahap kedua berupa laporan realisasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran dialihkan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap ketiga.

Begitu pula untuk persyaratan penyaluran Dana Desa tahap pertama dan kedua, di mana pencairan dilakukan tanpa syarat laporan pelaksanaan BLT. Penyaluran Dana Desa tahap pertama dan kedua pun akan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu sebesar 15 persen, 15 persen, dan 10 persen.

Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi Dana Desa akan lebih cepat dan tinggi pada tahun ini dari tahun lalu. Pada April 2020, realisasi Dana Desa mencapai Rp 20,99 triliun atau 29,48 persen dari pagu sekitar Rp 72 triliun pada APBN 2020.

Proyeksi untuk Mei 2020, realisasi Dana Desa akan mencapai Rp 31,96 triliun atau 44,9 persen dari pagu. Lalu, pada Juni 2020, realisasi Dana Desa diprediksi mencapai Rp 42,64 triliun atau 59,9 persen dari pagu. (mar)

- Advertisement -

TERBARU